Bila Rombak Pejabat, Edi-Ati Tak Bisa Ikut Pilkada

CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi dan Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati tidak bisa mengikuti Pilkada 2020 mendatang jika melakukan perombakan jabatan sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

Komisioner KPU Kota Cilegon Eli Jumaeli menjelaskan, aturan tersebut tertulis secara tegas dalam Peraturan KPU pasal 90 ayat 1 tentang pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU, poin e.  “Pada PKPU tertulis melakukan penggantian pejabat sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau pasang berstatus sebagai petahana,” ujar Eli kepada Radar Banten di kantor  KPU Kota Cilegon, Rabu (11/12).

Eli melanjutkan, sanksi serupa pun akan diberikan pada petahana jika menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah. Terutama bila digunakan untuk kepentingan politiknya sejak enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Menurut Eli, pekan depan, pihaknya berencana menyosialisasikan PKPU tersebut kepada seluruh partai politik, maupun tokoh-tokoh yang mempunyai kans untuk maju di Pilkada 2020 melalui jalur perseorangan. Upaya sosialisasi tersebut akan melibatkan KPU Provinsi Banten. Eli berharap kepada seluruh partai politik dan tokoh-tokoh untuk datang pada kesempatan itu serta menyimak secara baik-baik aturan main yang akan diberlakukan pada Pilkada tahun 2020 mendatang.

Eli menyarankan kepada seluruh peserta sosialisasi menggunakan kesempatan itu sebagai momen untuk memahami aturan main Pilkada secara utuh, sehingga pada pelaksanaan nanti tidak lagi hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu jalannya Pilkada. “KPU Kota Cilegon kan hanya pelaksana saja, jadi apa yang belum difahami silahkan tanyakan langsung pada acara sosialisasi nanti,” tutur Eli.

Di lokasi yang sama, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi menjelaskan, pada PKPU yang baru tidak ada perubahan terlalu signifikan pada syarat pencalonan serta aturan main lain. Menurutnya perubahan yang signifikan terjadi pada jalur perseorangan, dimana, di Pilkada 2020 mendatang tahapan serta syaratnya lebih banyak dibandingkan pada Pilkada sebelumnya. Dimana tahun ini bakal calon harus menginput dokumen persyaratan pada sistem informasi pencalonan (silon) yang telah disiapkan oleh KPU Kota Cilegon.

Selain itu, untuk setiap lembar dokumen dukungan disertakan dengan formulir yang telah disiapkan oleh KPU. “Stresing poin yang penting terkait perseorangan, bakal paslon yang mau ikut dari jalur perseorangan itu bisa segera meng-input data Silon, aksesnya itu bisa diambil KPU syaratnya membawa surat mandat pasangan calon. Di luar silon tidak bisa diterima,” paparnya.

Para tokoh yang akan maju melalui jalur perseorangan harus sudah mengunggah dokumen dukungan ke silon sebelum masa penyerahan persyaratan yaitu pada 19 hingga 23 Februari 2020 mendatang. Sejauh ini, menurut Irfan sudah ada tiga utusan tokoh yang berkonsultasi ke KPU Kota Cilegon terkait proses dan persyaratan jalur perseorangan. Utusan itu mewakili Malim Hander Joni, Ali Mujahidin, dan  Lukman Harun. (bam/ibm/ags)