Birokrat Pemprov Resah, Pencopotan Pejabat Dinilai Kurang Tepat

Ilustrasi

SERANG – Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang akan mencopot empat pejabat eselon II di lingkup Pemprov Banten menimbulkan keresahan tersendiri di kalangan internal aparatur sipil negara (ASN). Ini lantaran, langkah pencopotan tersebut dianggap tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Seorang pegawai di lingkup Pemprov Banten menyayangkan adanya pencopotan tersebut. Karena menurutnya, UU ASN itu tidak untuk penonjoban terhadap pegawai tetapi melakukan tour of duty bagi para pegawai agar wawasan berkembang. “Di Pemprov ini kan banyak jabatan yang kosong dan banyak pensiun. Toh dari eselon II ke eselon II kan tak wajib open bidding, tapi ini kenapa melakukan pencopotan,” ujar salah seorang pegawai Pemprov yang enggan disebutkan namanya kepada Radar Banten, kemarin.

Menurutnya, jika pun pencopotan itu dilakukan BKD seharusnya mempersiapkan penggantinya terlebih dahulu. BKD, kata dia, seharusnya bisa melakukan job fit terhadap pejabat eselon II yang dirasa sudah pantas dan mempunya kompetensi. “Karena setiap tahun kan kita diuji kompetensi. Belum lagi adanya diklatpim untuk pengisian jabatan tertentu. Jangan sampai juga malah adanya opsi-opsi untuk menjadi pegawai fungsional atau demosi (turun jabatan-red),” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya,  Empat pejabat eselon II di lingkup Pemprov Banten terancam dicopot dari jabatannya lantaran sudah menjabat selama lima tahun.          

Keempatnya yakni Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi, Kepala Biro Organisasi Pemprov Banten Dian Wirtadipura, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten Endrawati, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten Suyitno. Pencopotan keempat pejabat itu akan segera menyusul Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Banten Irvan Santoso yang sudah lebih dulu dicopot dari jabatannya pada 17 Januari lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama paling lama bisa menjabat selama lima tahun pada satu jabatan. 

Sementara, sorotan lain juga datang dari mantan ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatulloh. Menurutnya, Gubernur Wahidin Halim sebagai pembina kepegawaian dianggap tidak mampu dalam melakukan pemetaan terhadap pegawainya. “Asesmen, open bidding, diklatpim sebagai alat atau perangkat untuk mengukur pegawai itu tidak mampu diimplementasikan dengan baik, padahal untuk melakukan itu anggarannya ada. Gubernur tidak memiliki bahan atau kajian untuk melakukan hal rotasi dan promosi pegawai di tingkat provinsi,” ujarnya kepada Radar Banten, kemarin.

Menurut Sekjen DPD PDIP Perjuangan ini, hampir 2,5 tahun kepemimpinan Wahidin Halim, tidak ada perubahan terkait reformasi birokrasi yang semangatnya sejak awal selalu digaungkan. “Dua tahun setengah ini Gubernur melakukan apa? Ada ya  Gubernur tidak suka dengan eksisting para pegawai yang ada karena dianggap pegawai itu bukan paksinya Gubernur. Atau jangan-jangan Gubernur ingin membangun dinasti baru sehingga pegawai harus diganti dengan selera beliau agar ke depan bisa melanjutkan kepemimpinan di periode berikutnya,” tegasnya.

Asep mengaku prihatin dengan kondisi birokrasi Pemprov Banten saat ini. Apalagi ajang copot mencopot pegawai, tanpa didasari dengan perencanaan yang matang. “Lah orang pejabat plt saja sekarang banyak, ini mah yang ada pejabat definitif malah dicopot-copoti. Ini catatan buruk pemerintahan Pak WH, karena bukan berpikir bagaimana pengimplemntasian RPJMD, tapi sibuk bagaimana mempertahankan kekuasaan dan di periode yang akan datang,” jelasnya. (den-air/ags)