PANDEGLANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang marah besar saat melantik 143 pejabat golongan III dan IV di aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang, Kamis (15/3). Reaksi itu muncul selain karena enam orang pejabat eselon IV tidak menghadiri acara tersebut, juga karena banyak pejabat yang asyik bermain handphone saat pelantikan berlangsung.

Secara tegas, Fery menginstruksikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta untuk mencatat para pejabat yang tidak menghadiri pelantikan tersebut. “Tolong Pak Fahmi catat yang tidak hadir! Ini (menghadiri pelantikan-red) merupakan bagian dari ketaatan dan kedisiplinan para pegawai. Saya ingin sekarang itu semua pegawai tepat waktu. Kita biasakan semuanya untuk bekerja dengan baik dan maksimal, jangan malas-malasan,” katanya, kemarin.

Fery mengaku kecewa lantaran masih banyak pegawai yang kurang patuh dan taat khususnya saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. “Bapak dan Ibu harus mengerti dan memahami mengenai pakta integritas para pegawai. Jangan sampai ada yang tidak tahu dan tidak memahami isinya, apalagi sampai tidak menghadiri acara. Jujur saja, saat ini kami sangat membutuhkan pegawai yang bisa bekerja dan memiliki kompetensi,” katanya.

Fery menyarankan para pejabat yang dilantik agar segera bekerja sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. “Para pejabat yang dilantik harus bersyukur dan menikmati tugas yang baru karena konsekuensi jabatan pasti akan berpindah. Ditempatkan di mana pun jangan mengeluh. Kalau tidak sanggup, buat surat, kita akan bahas kembali. Berarti kalau Bapak dan Ibu sampai membuat surat, itu artinya ada sistem yang tidak jalan karena telah melanggar norma kepatutan,” katanya.

Fery menegaskan, rotasi dan mutasi 143 pejabat eselon III dan IV dilakukan secara profesional dan telah melalui tahap pembahasan antara Badan Perimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), BKD, dan instansi terkait lainnya. “Semuanya sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Jangan sampai Bapak dan Ibu terpengaruh dengan isu adanya permainan uang dalam pelantikan ini. Jangan kasak-kusuk, kalau ada sesorang mengatasnamakan pribadi memiliki konektivitas dan memiliki uang, saudara jangan terjebak karena saya tahu ada beberapa institusi yang menggunakan uang untuk mendapatkan jabatan,” katanya.

Kepala BKD Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta berjanji, dalam waktu dekat instansinya bakal melakukan pemanggilan terhadap enam orang pejabat yang tidak hadir dalam acara pelantikan tersebut. Tujuannya, mengetahui alasan yang bersangkutan tidak menghadiri acara penting tersebut. “Kita akan panggil dan kita akan tanya dasarnya tidak hadir apa? Kita tidak bisa berandai-andai. Kalau disengaja, akan kita pertimbangkan dengan Pak Sekda. Tapi kalau dia tidak disiplin, bisa dibatalkan. Kita sudah berupaya maksimal untuk menempatkan yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan malah tidak tanggung jawab dan tidak menghargai kita,” katanya.

Selain itu, Fahmi juga mengaku dalam waktu dekat bakal kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap para pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang. Tujuannya, mengisi kekosongan pegawai di semua organisasi perangkat daerah (OPD). “Ada (rotasi dan mutasi-red), ini hanya untuk mengejar implementasi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 12 Tahun 2017 untuk pengisian UPT (unit pelaksana teknis) di masing-masing unit kerja. Pelantikan nanti untuk seluruh karena masih banyak kekosongan jabatan, kan dari masing-masing OPD mengajukan permohonan komposisi pegawai,” katanya. (Adib)