CILEGON – Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan asesmen bagi aparatur sipil negara (ASN) yang promosi jabatan dalam seleksi lelang jabatan terbuka, dipastikan akan menambah beban anggaran.

Untuk itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Cilegon, Mahmudin menyatakan pemerintah perlu mempersiapkan anggaran tambahan lainnya agar pelaksanaan lelang jabatan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan.

“Asesmen bagi ASN yang akan berpromosi itu lebih kompleks dan komplit. Seperti dari eselon III promosi ke eselon II. Seleksinya harus melalui tes psikologis, interview, bikin makalah dan lainnya. Beda kalau dengan yang mutasi dan rotasi sesama eselon II, asesmennya lebih sederhana,” ujarnya, Sabtu (30/1/2016).

Asesmen sendiri, kata dia, merupakan satu metode tes yang sistematis dan berbasis kompetensi sesuai dengan standar internasional dan baru akan diterapkan saat ini. Keterampilan, wawasan dan kemampuan individu dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, sesuai dengan amanat dari Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 34 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Pratama.

“Kendala penerapan asesmen itu tentu adalah biaya yang tidak sedikit. Karena pelaksanaannya tergantung tempatnya. Kalau seperti di Unpad (Universitas Padjajaran) ataupun LAN (Lembaga Administrasi Negara) itu bisa mencapai Rp7 juta per orang, beda lagi kalau di tempat lain,” terangnya.(Devi Krisna)