BKD Pandeglang Verifikasi Berkas 1.600 Calon ASN

PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) mulai melakukan verifikasi administrasi terhadap 1.600 berkas pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (ASN). Tindakan itu sengaja dilakukan untuk memastikan kelengkapan persyaratan dan kesesuaian keilmuan pada seleksi calon pegawai.

Kepala BKD Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, proses verifikasi akan dilakukan sebelum akhir Desember 2020. “Iya kita sedang melakukan proses verifikasi berkas pelamar. Sekarang ada 1.600 lebih peserta yang mendaftar, dari jumlah itu akan kita periksa kesesuaian berkas, kelengkapan persyaratan, dan lainnya. Apabila ada kekurangan, ya tentunya tidak akan lolos untuk mengikuti seleksi,” katanya, Minggu (1/12).

Fahmi menerangkan, Pemkab Pandeglang mendapatkan kuota calon ASN sebanyak 54 formasi dari 60 formasi yang diusulkan. Berkurangnya jumlah usulan tersebut merupakan hasil evaluasi dan pertimbangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Jumlah formasi yang kita dapatkan merupakan hasil evaluasi dan persetujuan dari Kemenpan-RB. Jadi bukan karena kita kurangi, tetapi memang semuanya berdasarkan rekomendasi dari Pusat,” katanya.

Fahmi menerangkan, setelah proses verifikasi selesai dilakukan, pihaknya kemudian akan melakukan persiapan pelaksanaan seleksi calon ASN yang akan dilakukan pada Februari 2020 mendatang. “Kita lakukan berdasarkan tahapan, untuk saat ini kita lakukan verifikasi dulu, setelah selesai kita lakukan tahap selanjutnya. Terakhir, kita lakukan seleksi atau tes di bulan Februari 2020 nanti. Insya allah semua tahapan akan kita lakukan, agar tidak menimbulkan persoalan,” katanya.

Fahmi berjanji akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat agar setiap tahun bisa melakukan seleksi calon ASN. “Kita selalu komunikasikan dengan Pusat, kita juga mendapatkan informasi bahwa setiap tahun akan ada pengangkatan calon ASN. Hanya saja, mengenai mekanisme dan ketentuan lainnya kita belum bisa sampaikan, karena hal itu tergantung kewenangan Pemerintah Pusat,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Sumantri menyarankan agar Pemkab menambah usulan formasi calon ASN, agar kekurangan pegawai dapat segera diselesaikan. “Sebaiknya usulan pengangkatan calon ASN itu ditambah dan formasinya harus semua, bukan hanya guru saja atau tenaga struktural saja, tetapi harus mencakup keseluruhan. Karena memang sampai saat ini kita masih kekurangan pegawai, makanya usulan formasi itu hatus lebih banyak,” katanya. (dib/zis)