SERANG – Setelah mendapatkan kiriman blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekira 16 ribu keping, kini Kota Serang kembali kritis blangko. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang, sisa blangko KTP-el di bawah 500 keping.
Padahal, Sekretaris Disdukcapil Kota Serang, Hudori KA mengungkapkan, dalam sehari masyarakat yang perekaman sekira 150 sampai 200 orang. “Makanya, saya bilang ini statusnya kritis,” ujar Hudori, Selasa (18/7).
Hingga saat ini, Kota Serang belum lagi mendapatkan kiriman dari Kemendagri. Sementara berdasarkan penghitungan Disdukcapil, Ibukota Provinsi Banten ini masih membutuhkan sekira 25 ribu keping blangko hingga akhir tahun nanti. “Pekan depan kami akan ke Kemendagri untuk meminta persediaan blangko lagi karena dari informasi yang saya dengar September nanti baru ada lagi,” terangnya.
Selain diperlukan bagi masyarakat wajib KTP yang belum memiliki KTP-el, blangko itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah mempunyai KTP-el tetapi rusak, hilang, bahkan tercantum masa berlaku. Lantaran, sejumlah perbankan menolak KTP-el yang masa berlakunya habis.
Tak hanya itu, Hudori mengatakan, jelang Pilkada Kota Serang tahun depan, pihaknya menjadi sangat membutuhkan blangko KTP-el tersebut. “Ini akan menjadi alasan kami untuk minta blangko. Itu dilakukan untuk menuntaskan wajib KTP yang belum memiliki KTP-el,” ujarnya.
Kata dia, tak semua masyarakat yang melakukan perekaman dapat langsung dicetak KTP-elnya. “Tergantung posisi proses penanggalannya. Selain itu juga tergantung server. Kalau tidak ada masalah selama blangkonya ada, tentu kami cetak,” terang pria asal Lebak ini.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Heri Wahidin mengatakan, dalam pemutakhiran pemilih, syarat untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada nanti adalah masyarakat yang memiliki KTP-el atau surat keterangan dari Disdukcapil. Tahapan untuk pencocokan dan penelitian (coklit) itu akan dilakukan Januari 2018. Coklit terhadap data pemilih tersebut akan dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). “Namun, warga yang telah ada di DP4, kalau belum ada KTP-el akan kami perhatikan,” ujar Heri.
Sementara, penetapan daftar pemilih sementara akan dilakukan Februari. Sebelum itu, saat ini KPU juga sedang melaksanakan program nasional yaitu pemutahiran berkelanjutan yang dibiayai APBN. Kegiatan itu dilaksanakan untuk memutakhirkan data pemilih tambahan. “Mereka tidak terdaftar sebagai DPT, tapi menggunakan suaranya pada pilgub lalu dengan menunjukkan kepemilikan KTP-el dan surat keterangan. Dengan begini, kami harapkan daftar pemilih di Kota Serang akan lebih valid lagi,” ujar Heri. (Rostinah/RBG)