BLHD Banten Masih Temukan Perusahaan Tidak Ramah Lingkungan

Kepala BLHD Provinsi Banten, Husni Hasan.
Kepala BLHD Provinsi Banten, Husni Hasan.

SERANG – Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten, Husni Hasan mengatakan, di Provinsi Banten terdapat perusahaan membandel yang hingga lebih dari lima tahun masih memiliki penilaian buruk dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).

“Pada tahun ini dari 145 perusahaan di Banten, baru 41 yang diserahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Pemprov Banten. Dari beberapa tahun belakang, ada satu perusahaan yang nilainya Hitam (buruk,-red), perusahaan yang berada Kabupaten Serang,” ungkap Husni kepada wartawan, Rabu (20/7).

“Sanksinya teguran-teguran, bahkan kita akan tegakkan hukum lingkungan, dan kita arahkan ke pidana bersama Diskrimsus Polda yang sekarang ini belum,” sambung Husni, namun tidak menyebut nama perusahaan yang dimaksud.

Sedangkan, lanjut Husni, ada beberapa kriteria perusahaan yang masuk kategori Proper, yakni Wajib AMDAL, produk orientasi ekspor, terdaftar dalam bursa, produk/jasa bersentuhan langsung dengan masyarakat, menggunakan bahan baku limbah impor non B3, menjadi perhatian masyarakat di lingkup regional dan nasional dan berlokasi di daerah yang berisiko terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Husni menjelaskan, Proper ini merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (clean production).

“Karena perusahaan yang berorientasi ekspor, hasil penilaian Proper ini mereka butuhkan, karena apabila penilaian ini hasilnya Merah, negara Jepang, Korea dan apalagi Eropa tidak akan menerima produk perusahaan mereka. Hasil penilaian tahun 2016 ini sedang dibahas bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Bali,” katanya. (Fauzan Dardiri)