BPBD Provinsi Banten Gagas Taman Edukasi Kebencanaan Seperti di Tokyo

1. TAMAN EDUKASI

TAHUN ini, Pemprov Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan terobosan dalam menyadarkan masyarakat Banten agar siaga bencana, melalui Taman Pencegahan Penanggulangan Bencana (TPB) sebagai pusat edukasi tentang penanggulangan kebencanaan di Provinsi Banten.

Di dunia, baru Jepang yang memiliki Taman Pencegahan Bencana yang mengedukasi warganya terkait mitigasi bencana. Namanya Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park. Taman tersebut dikelola oleh Pemerintah Kota Tokyo sebagai pusat manajemen bencana. Luas tamannya mencapai13,2 hektar, terdiri dari taman nasional 6,7 hektar dan 6,5 hektar taman kota.

Terinspirasi dari Tokyo, Jepang, TPB yang digagas BPBD Banten rencananya akan dibangun tidak jauh dari Gedung BPBD Banten yang berdekatan dengan Gedung KPU Banten. Tahun ini, ditargetkan penyusunan DED selesai. Sehingga 2018 sudah mulai pembangunan fisiknya. Jika tidak ada kendala, TPB Banten diharapkan sudah selesai pada 2019 mendatang.

Kabid Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten, M Juhriyadi menuturkan, TPB Banten merupakan sebuah konsep edukasi untuk masyarakat Banten. Di dalamnya ada tiga ruang atau media edukasi kebencanaan, yaitu media edukasi penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan bencana, media edukasi kondisi landskap geografis bumi Banten yang rawan memiliki potensi besar akan terjadinya Bencana, dan media Alat Peraga Edukasi Bencana (APEBe). “Lahan untuk landskap seluas 2000 meter sudah ada, ruangan auditorium untuk theater mini pun sudah ada, begitu juga dengan APEBe. Semua tinggal set Design saja,” kata Juhriyadi.

Bila terwujud, konsep taman edukasi kebencanaan ini akan menjadi satu-satunya wahana edukasi kebencanaan yang ada di Indonesia. Pemprov Banten berkomitmen sejauh itu untuk mengedukasi masyarakat soal potensi bencana dan cara survive dalam menghadapinya, sehingga masyarakat Banten tidak kehilangan nyawa karena bencana alam.

Menurut Juhriadi, TPB Banten mulai digagas sejak 2016 lalu, kemudian tahun ini mulai tahapan design Detail Engginering (DED). “Kami berharap proyek pembangunan TPB ini dapat dukungan dari masyarakat Banten serta dan DPRD Banten terkait dukungan anggaran,” ungkapnya.

Pembangunan TPB Banten dinilai mendesak untuk menyadarkan masyarakat agar siaga bencana, sebab upaya mitigasi bencana lebih penting dari pada upaya penanganan kedaruratan dan rehab rekontruksi yang membutuhkan anggaran besar.

Dikatakan Juhriyadi, rencana pembangunan TPB Banten ini sudah diusulkan ke BNPB pusat termasuk ke anggota DPR RI Komisi III dapil Banten beberapa tahun lalu, dengan harapan agar mendapat dukungan moril maupun materil termasuk agar nantinya upaya mitigasi bencana menjadi sebuah kebijakan program prioritas pembangunan nasional. “Pembangunan TPB Banten kami anggap sangat penting, karena Indonesia rawan bencana, khususnya Provinsi Banten yang secara geografis semua kabupaten/kota sangat rawan bencana alam,” jelasnya.

Selain bencana alam, seperti banjir, longsor, gunung meletus dan bencana tsunami yang rawan terjadi di Banten, ‎ada juga potensi ancaman bencana yaitu yang disebabkan oleh faktor non alam atau ulah manusia seperti kebakaran hutan, dan bencana sosial. “Kita masih ingat di awal tahun 2017 ini ketika musim hujan dari tahun 2016 hingga memasuki triwulan pertama tahun 2017 pada bulan Januari, Februari dan Maret longsor terjadi di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak dan banjir hampir merata di beberapa kabupaten/kota mulai dari Pandeglang, Serang, Cilegon dan Tangerang termasuk salah satu ruas jalan Saketi-Malingping di Banten Selatan yang terjadi bencana longsor,” tambahnya.

Dari semua rentetan bencana yang terjadi di beberapa daerah, BPBD Banten telah mengindentifikasi penyebabnya, misalkan bencana longsor yang terjadi di Citorek, Kabupaten Lebak. Itu disebabkan banyaknya material yang terbawa dari atas bukit, seperti batu-batuan dan gelondongan kayu yang terbawa turun oleh derasnya air banjir. Ini artinya bahwa tanah diatas bebukitan pegunungan daerah tersebut sudah gundul hutannya dibabat oleh penebangan kayu ilegal yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Selain longsoran tanah akibat pembabatan hutan di hulu sungai dan pembuangan sampah di hilir sungai secara sembarangan bisa menyebabkan banjir, baik banjir bandang maupun banjir perkotaan.

Kasus banjir bandang yang menimpa beberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang ternyata disebabkan oleh meluapnya anak Sungai Cilemer dan Cibungur, dibagian hulu hutannya sudah habis ditebang sementara di bagian hilir biasanya banyak sampah atau materal lainya termasuk pendangkalan sungai, sehingga menyebabkan air sungai dibagian hilir meluap ke daerah disekitarnya. “Dari beberapa identifikasi bencana itu, BPBD terinspirasi untuk menggagas pembangunan Taman Pencegahan Penanggulangan Bencana, yang mana sebagian besar bencana faktor non alam dan faktor alam Resiko bencananya bisa dikurangi atau diminimalisir melalui kegiatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, khususnya pada generasi muda,” sambung Juhriyadi.

‎Melalui edukasi kebencanaan, setidaknya masyarakat akan turut serta melakukan atau menghindari upaya yang menyebabkan terjadinya bencana, misalnya tidak melakukan penebangan pohon di daerah perbukitan atau pegunungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat bangunan rumah di daerah rawan longsor, tidak membakar hutan, tidak membawa angkutan kendaraan melebihi tonase yang menyebabkan jalan mudah rusak. Selain itu, diharapkan generasi muda juga akan mengetahui lebih dini dan lebih siap bila menghadapi atau terjadinya bencana. Mereka akan memiliki pengetahuan faktor faktor penyebab bencana dan akan memiliki sikap yang harus dilakukan bila terjebak dalam situasi kebencanaan,” tegasnya.

Dengan hadirnya TPB sebagai pusat edukasi kebencanaan,‎ ke depan ada perubahan perilaku dan mindset bila terjadi bencana alam. “Kami optimis, TPB Banten akan menjadi wahana belajar untuk mengenal ancaman terjadinya bencana, sehingga masyarakat tidak menjadi korban saat terjadinya bencana.

Seperti halnya Rinkai Disaster Prevention Park di kawasan Ariake, Tokyo, Jepang. Taman tersebut dibuat terintegrasi untuk menekan jumlah kerugian dan melindungi keselamatan penduduknya saat bencana terjadi.

Untuk itu, TPB Banten pun didorong‎ memiliki peran vital jika bencana besar terjadi. Taman tersebut difungsikan sebagai pusat manajemen bencana. Berbagai informasi mengenai bencana yang terjadi akan terkumpul di sana. Begitu pula koordinasi darurat untuk tindakan pemulihan pascabencana. Selain itu, TPB menjadi basis untuk unit bantuan regional dan penanganan medis korban bencana.

Di TPB nanti, disediakan komputer yang bisa diakses pengunjung. Informasi berharga seputar pencegahan bencana ada di sana. Misalnya, skenario simulasi beragam bencana di lokasi-lokasi yang berbeda. Mulai rumah satu dan dua lantai, gedung tinggi, sarana transportasi, hingga sekolah.

Skenario simulasinya lengkap dengan jenis bencana, kekuatan, dan jam kejadian. Ada ilustrasinya pula sehingga lebih menarik untuk dibaca. Di TPB nanti juga akan disediakan Damkar dan ambulance, termasuk helipad sebagai sarana evakuasi bencana lewat jalur udara.

2. PRINSIP PENANGGULANGAN BENCANA

Kepala BPBD Banten, Sumawijaya menambahkan, TPB Banten sebagai wahana edukasi kebencanaan akan dikelola sesuai dengan prinsip penanggulangan bencana. Menurutnya, prinsip penanggulangan kebencanaan merupakan suatu proses berkesinambungan untuk menangani daerah-daerah yang terkena bencana alam. Kegiatan yang dilakukan mencangkup pencegahan, mitigasi bencana seperti mitigasi bencana banjir dan cara melakukan mitigasi bencana bumi, kesiapan dalam menghadapi bencana, penanganan darurat, dan terakhir pemulihan.

Adapun prinsip-prinsip penanggulangan bencana, diantaranya‎; Pertama, cepat dan tepat. Di Indonesia banyak sekali bencana, macam-macam bencana alam di Indonesia antara lain banjir, tanah longsor, gunung meletus. Sudah sewajarnya kalau penanggulangan bencana harus dilakukan secara tepat dan tepat, sebab bila tidak akan mengakibatkan lebih banyak korban dan lebih banyak kerugian.

Kedua, prioritas.‎ Harus mengetahui mana yang diprioritaskan dalam prosesnya, sudah tentu jika penyelamatan nyawa harus selalu didahulukan dibandikan penyelamatan harta benda dan seterusnya berdasarkan skala prioritas. Ketiga, koordinasi. Merupakan bentuk koordinasi antara Pemerintah dan Masyarakat harus mampu melakukan hubungan yang baik dan saling mendukung. Penanggulangan bencana pun harus mengusung ketepaduan dalam berbagai sektor sebab tidak mungkin dilakukan oleh satu sektor saja.

Keempat, berdaya guna. Penanganan bencana harus berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat pasca bencana dan rasa trauma atas bencana yang terjadi. Kelima, transparansi.‎ Segala bentuk penangulangan bencana harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas maksudnya adalah pertanggungjawaban secara terbuka dan sesuai dengan etika dan hukum.

Keenam, kemitraan. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja yang dalam menanggulangi bencana, akan tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut serta.

Ketujuh, pemberdayaan. Merupakan bentuk peningkatan dan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pembelajaran praktis terkait dengan langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana.

Kedelapan, ‎non diskriminasi. ‎Bentuk prinsip ini jelas bahwa tidak ada pembedaan suku, ras, agama dan budaya yang menjadikan proses penangangan bencana tidak seimbang antara satu dengan lainya. Kesembilan, proletisi. Maksudnya adalah larangan pemanfaat penanggulangan bencana sebagai upaya untuk meraih suatu bentuk kepentingan tertentu, seperti cara pemberian bantuan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan lain sebagainya.

Kesepuluh, keterpaduan. Dalam penanggulangan bencana tentunya tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus pula ada keterpaduan dari berbagai lini tersebut.

Kesebelas, berhasil guna. Setiap penanggulangan bencana pasti membutuhkan yang namanya biaya, waktu dan tenaga. Keduabelas, akuntabilitas. Selain anggaran negara umumnya pihak yang terkena bencana akan mendapat berbagai bantuan dari lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu, khususnya bagi pihak yang terlibat langsung dalam proses penanggulangan bencana setiap kegiatan yang dilakukan haruslah jelas, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. (ADVERTORIAL/BPBD PROVINSI BANTEN)