BPJAMSOSTEK Tambah Kanal Pembayaran Iuran Melalui LinkAja

0
1750
Ilustrasi

SERANG – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespons era ekonomi digital seperti saat ini, yang mana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kerja sama antara LinkAja dengan BPJAMSOSTEK sejalan dengan upaya kami dalam mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran iuran beserta pendaftaran BPJAMSOSTEK yang dapat dilakukan melalui aplikasi LinkAja,” kata Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja dalam keterangan tertulis.

Kerja sama dengan LinkAja tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran yang sebelumnya yaitu melalui website dan aplikasi BPJSTKU. Sedangkan untuk fitur pembayaran iuran, tentunya LinkAja melengkapi pilihan kanal bayar lainnya yang terdiri dari mobile banking Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA, serta melalui aplikasi Grab dan Tokopedia.

Selain itu, terdapat kanal kerjasama lain yang dapat melayani pendaftaran dan pembayaran iuran, yakni cermati.com dan Agen 46. Sedangkan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia dapat melalui Mandiri International Remittance.

Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin menyatakan, perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh seluruh pekerja baik penerima upah atau sektor formal, pekerja bukan penerima upah atau informal, maupun pekerja migran Indonesia (PMI).

“Oleh karena itu, BPJAMSOSTEK selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik salah satunya dengan memberikan kemudahan akses untuk pendaftaran dan pembayaran iuran,” ungkapnya.

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang Raya menabahkan, penambahan pendaftaran dan iuran ini agar masyarakat dan para pekerja semakin mudah untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial. “Apalagi dengan iuran cukup terjangkau mulai dari Rp16.800 per bulan untuk peserta mandiri,” ungkap Didin.

Didin berharap peserta semakin bertambah, seperti peserta pekerja bukan penerima upah atau yang bekerja di sektor informal. “Pedagang, pengojek, petani, nelayan, dan pekerja sosial termasuk dalam kategori pekerja informal. Mereka perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Didin. (aas)