BPJAMSOSTEK Teken Mou dengan DMI Banten

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Eko Nugriyanto bersama Ketua DMI Banten Rasna Dahlan yang disaksikan tamu undangan usai penandatanganan memorandum of understanding.

SERANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang kini dikenal dengan sebutan BPJAMSOSTEK terus memperluas cakupan pelayanan kepesertaan.

Sabtu (26/10), BPJAMSOSTEK Kanwil Banten menjalin kesepakatan dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Banten. Memorandum of understanding (MoU) ditandatangani Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Eko Nugriyanto dan Ketua DMI Banten Rasna Dahlan pada acara sosialisasi manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan di aula Kanwil Kemenag Banten.

Kedua belah pihak berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada marbot masjid atau pengurus masjid di Banten dalam dua program dasar BPJAMSOTEK yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Pada kesempatan tersebut juga diserahkan kartu peserta BPJAMSOSTEK kepada perwakilan pengurus DMI dan marbot masjid yang sudah menjadi peserta.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Eko Nugriyanto mengucapkan terima kasih kepada DMI Banten atas kerja samanya. Marbot masjid dan yang mengurus jenazah bekerja melayani umat Islam. Mereka bekerja tidak memiliki majikan maka harus ada banyak pihak yang mengulurkan tangannya untuk melindunginya. Mereka juga rentan terhadap risiko kecelakaan ketika berangkat ke masjid dan pulang dari masjid, berangkat mengajar ngaji dan sebagainya sehingga butuh diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kita berharap dengan MoU ini, seperti yang tadi disampaikan oleh pengurus Dewan Masjid, untuk Povinsi Banten ada sekitar hampir delapan ribu masjid. Nah kalau misalkan masjid itu rata-rata 20 orang pengurus berarti ada sekitar 160.000 yang perlu dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Eko menyebutkan, beberapa daerah sudah ada yang mendaftarkan pengurus masjid dalam program BPJAMSOSTEK. “Bahkan di Tangerang Selatan ada peraturan walikota yang mengikutkan seluruh ketua RT dan RW, kemudian guru ngaji, marbot masjid pengurus jenazah dalam program kami. Iurannya didanai oleh pemda,” ungkap Eko.

Dengan iuran yang hanya Rp16.000 per peserta, Eko berharap apa yang dilakukan Pemkot Tangerang Selatan juga dilalukan oleh pemerintah daerah lain di Banten.

Epi Apipi, pengurus DMI Provinsi Banten, menambahkan, MoU dengan BPJAMSOSTEK ini bagian dari upaya bersama untuk menyejahterakan marbot masjid dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di Banten sendiri ada sekitar delapan ribu masjid.

MoU ni, lanjut dia, tahap awal yang semoga akan didukung oleh penyediaan anggaran dari pemerintah daerah. (aas)