BPK Banten Temukan Sejumlah Masalah Penggunaan Anggaran di LHP 2015

Kepala BPK Banten, Sunarto
Kepala BPK Banten, Sunarto

SERANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten menemukan sejumlah masalah dalam penggunaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten di Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, Sunarto, setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

Sunarto mengatakan, sejumlah masalah penggunaan anggaran ditemukan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan pembangunan-pembangunan. Menurutnya, masalah-masalah tersebut hampir ditemukan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“LHP ini hasil pemeriksaan rutin, kalau tidak sesuai, yah kita sampaikan harus disesuaikan. Kalau  spek tidak sesuai, sesuaikan. Kalau terlambat ada sanksi,” papar Sunarto kepada sejumlah awak media, Kamis (31/12/2015).

Beberapa masalah penggunaan anggaran yang ditemukan oleh BPK, seperti spek proyek pembangunan yang tidak sesuai, misalnya pada proyek irigasi di Kabupaten Lebak. “Kita pun melakukan uji lab. Hanya saja belum diserahkan hasil pemeriksaannya,” ujar Sunarto.

Masalah lainnya yaitu pada dana hibah. Menurut Sunarto persoalan terletak pada prosedur yang dijalani SKPD yang tidak sesuai ketentuan. “Dalam pemberian hibah, kami temukan belum ada ketentuan yang jelas terkait standar penerima,” ujarnya.

Sunarto melanjutkan, Pemeriksaan ini bukan hanya untuk memeriksa tetapi mengingatkan. Masalah pelaksanaan pengadaan, barang, pekerjaan, yang tidak sesuai spek, atau terlambat harus segera diselesaikan. “Kami berikan waktu 60 hari dari laporan diserahkan. Artinya dimulai dari hari ini,” pungkasnya. (Bayu)