BPK Larang Pemprov Banten Tambah TKS

0
841 views
Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya S.

SERANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten melarang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten untuk menambah jumlah tenaga kerja sukarela atau TKS. Informasi tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S.

Menurut Nandy, saat ini seluruh SKPD hanya diperkenankan menggunakan jasa TKS yang sudah tercatat di database BPK. “Sebelumnya kan semua kepala SKPD mendaftarkan jumlah TKS nya, nah harus itu saja,” ujar Nandy, Rabu (8/2).

Saat masih Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, ada 124 TKS yang didaftarkan ke BPK. Jumlah tersebut di luar yang terdapat di setiap unit pelaksana teknis.

Dengan dipecahnya DPPKD menjadi BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah, 124 TKS tersebut pun dibagi dua. Di BPKAD sebanyak 57 TKS dan Bapenda 67 TKS. “Untuk honor, sekarang sudah dianggarkan di belanja langsung, tidak lagi dari kegiatan,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten Deden Apriandhy. Ada 51 TKS terdaftar yang bekerja di Dispora. “Kita akan mengikuti aturan yang sudah ada, kita pertahankan yang terdaftar itu,” ujarnya.

Kendati seperti itu, Deden mengaku akan mengawasi para TKS tersebut. Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Banten tersebut mengaku tidak akan segan memecat dan mengganti TKS tersebut dengan yang lain.

“Kalau ada yang belum terdaftar tapi rajin akan mengganti yang tidak rajin. Buat apa kita pekerjakan yang malas,” katanya. (Bayu)