BPK RI Audit Penggunaan APBD 2020

0
1488
Bupati Irna Narulita (kanan depan) menyampaikan sambutan pada saat rapat dengan BPK RI Perwakilan Banten di Ruang Pintar Pemkab Pandeglang, Selasa (1/2).

Memastikan Anggaran Tak Bermasalah

PANDEGLANG – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Banten kini sedang melakukan audit terhadap penggunaan APBD tahun 2020.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan uang rakyat itu dipergunakan sesuai peruntukannya.

Kepala BPK RI Perwakilan Banten Arman Syifa mengatakan, audit atau pemeriksaan atas anggaran tahun 2020 yang telah digunakan akan dilakukan selama satu bulan ke depan.

Kata dia, semua penggunaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan pemeriksaan kesesuaian program dengan anggaran yang telah terpakai tersebut. “Kami turunkan tiga tim, satu ke Pandeglang, dua lainnya ke Kabupaten Serang dan Kota Tanggerang. Dalam pemeriksaannya kami menyesuaikan dengan kondisi dan tetap mematuhi protokol kesehatan,” katanya, kemarin.

Syifa menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran satu tahun lalu. Selain memastikan tidak ada anggaran yang dipergunakan bukan sesuai peruntukannya, juga sebagai penilaian pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pihak Pemda pun punya hak untuk memberikan keyakinan jika pelaporan yang disajikan ini sudah sesuai,” katanya.

Syifa meminta kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat Kabupaten Pandeglang agar segera menyelesaikan tugasnya dalam melakukan review atas penggunaan APBD tahun 2020, agar tidak mendatangkan persoalan.

“Saya harap kepala BPKD segera menyelesaikan laporan, inspektur segera lakukan review dan selanjutnya laporan akan kami terima selambatnya akhir Maret,” katanya.

Sementara itu, Bupati Irna Narulita memastikan, pengelolaan dan penggunaan anggaran tahun 2020 sesuai aturan dan dipergunakan sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, dia menargetkan pengelolaan keuangan Pemkab bisa kembali mendapatkan opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima kali secara berturut-turut.

“Kami sedang menyusun kewajiban kami untuk membuat sebuah laporan yang sesuai dengan kewajaran, kami terus berupaya untuk menyajikan pelaporan yang lebih transparansi dan akunbtabel,” katanya.

Irna mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat Februari ini.

“Kami ingin mempertahankan prestasi dan catatannya tidak banyak serta dengan kepatuhan dan SPI semakin sedikit. Kami juga akan segera menyelesaikan pekerjaan kami agar LKPD bisa kami sampaikan paling lambat akhir bulan ini,” katanya. (dib/zis)