BPS Klaim Kesejahteraan Petani Banten Meningkat

0
138
Sejumlah buruh tani perempuan sedang memanen padi di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang.

SERANG – Dua hari jelang usia Provinsi Banten memasuki 17 tahun, Badan Pusat Statistik (BPS) Banten merilis hasil survei nilai tukar petani (NTP) pada September 2017.

Berdasarkan data BPS, NTP Banten September 2017 sebesar 100,69 atau naik 0,85 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP disebabkan laju kenaikan indeks harga yang diterima petani masih lebih cepat dibandingkan laju kenaikan pada indeks harga yang dibayar petani.

“Meskipun kenaikannya sedikit hanya 0,8 persen, ini cukup menunjukkan arah perbaikan kesejahteraan petani di Banten,” kata Kepala BPS Banten Agoes Soebeno kepada Radar Banten, Senin (2/10).

Menurut Agoes, NTP merupakan perbandingan antara penerimaan petani dari kegiatan usaha tani dengan pengeluaran petani untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk konsumsi rumah tangga dan biaya usaha tani. NTP menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Jika NTP di atas 100 maka petani mendapatkan selisih lebih dari kegiatan usaha tani yang dilakukan. Begitupun sebaliknya, jika NTP berada di bawah 100 maka petani mengalami kerugian.

Agoes menambahkan, secara nasional hanya ada 16 provinsi yang NTP di atas 100. Kendati begitu, Banten masih di luar sepuluh besar. NTP paling tinggi, yaitu Sulawesi Barat 107,57.

“NTP terendah di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 92,99,” ungkap Agoes.

Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim saat peringatan Hari Tani 2017 menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan petani Banten. “Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah masih terjadi, mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, sengketa, dan konflik tanah serta kerusakan lingkungan,” katanya.

Wahidin melanjutkan, pembangunan ekonomi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani masih terhambat oleh karena belum maksimalnya pengaturan masalah pertanahan, bahkan konflik pertanahan dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan modern terkendala karena masih terbatasnya jumlah tanah yang sudah terdaftar dan bersertifikat. “Pembangunan infrastruktur nasional terkadang juga terhambat oleh permasalahan pengadaan tanah serta rencana tata ruang wilayah yang belum mampu menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang Gubernur Banten mengikuti rapat terbatas tentang upaya meningkatkan kesejahteraan petani awal September lalu bersama tiga gubernur lainnya. Empat gubernur yang diundang Presiden ialah Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi cara peningkatan kesejahteraan petani atau nilai tukar petani yang dalam beberapa tahun terakhir selalu berkutat pada on farm-nya, selalu berkutat pada sektor budidaya dan cenderung melupakan proses bisnisnya. Padahal, nilai tambah yang tinggi, nilai tambah yang besar, itu berada pada proses agrobisnisnya.

“Inilah paradigma yang harus kita ubah. Jangan sampai kita terlalu berkutat pada sektor budidaya, yang berkaitan dengan pupuk, yang berkaitan dengan benih, yang berkaitan dengan insektisida,” kata Presiden Jokowi. (Deni S/RBG)