Bupati dan Walikota Jadi Ketua Parpol, Lompatan Maju di Pilgub

0
1.790 views

SERANG – Dari delapan kabupaten/kota di Banten, lima kepala daerahnya rangkap jabatan dengan menjadi ketua partai politik (parpol) tingkat provinsi. Pengamat politik menilai fenomena itu membuka peluang bupati/walikota naik kelas menuju Pilgub Banten 2022.

Kelima kepala daerah yang menjabat ketua parpol adalah Bupati Serang Rt Tatu Chasanah (Ketua DPD Golkar Provinsi Banten), Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar (Ketua DPD Golkar DKI Jakarta), Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya (Ketua DPD Demokrat Provinsi Banten), Walikota Cilegon Edi Ariadi (Ketua DPW NasDem Provinsi Banten), dan yang terbaru Walikota Serang Syafrudin (Ketua DPW PAN Provinsi Banten).

Selain itu, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi (Ketua DPD PDIP Provinsi Banten) dan Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin (Ketua DPW PPP Provinsi Banten).

Pengamat politik dan kebijakan publik Untirta, Leo Agustino mengungkapkan, fenomena kepala daerah ramai-ramai menjadi ketua parpol hampir terjadi di semua provinsi, tidak hanya di Banten.

“Memang ada anomali pada sistem parpol di Indonesia, di mana parpol tidak hidup dari semua anggota seperti di negara-negara yang maju. Di Indonesia unik, parpol tidak bisa independen sebab dihidupi oleh beberapa orang saja yang di dunia politik dikenal sistem oligarki,” kata Leo kepada Radar Banten menanggapi banyaknya bupati/walikota di Banten yang menjadi ketua parpol, Senin (5/10).

Ia melanjutkan, untuk menjadi ketua parpol di tingkat provinsi, parpol membutuhkan orang-orang luar biasa. Kecenderungannya ada dua, kalau tidak pengusaha sukses ya kepala daerah. Jadi wajar bila banyak bupati/walikota termasuk di Banten dipercaya untuk memimpin parpol tingkat provinsi.

“Syaratnya sederhana untuk menjadi ketua parpol, harus punya sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Nah kepala daerah punya sumber daya itu yang bisa menghidupkan parpol,” bebernya.

Sumber daya ekonomi misalnya, di mana secara finansial bupati/walikota memiliki cukup banyak tabungan, sehingga bisa membiaya parpol yang dipimpinnya. Sedangkan sumber daya sosial dan politik seorang kepala daerah, dilihat dari berapa banyak organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang dibinanya serta jaringan politik yang dibangunnya saat pilkada.

“Jadi seorang kepala daerah sudah paket lengkap untuk memimpin parpol,” tegasnya.

Dengan terbatasnya masa bakti bupati/walikota yang hanya diperbolehkan dua periode, ada tiga kecenderungan yang bisa dipilih oleh mereka yang rangkap jabatan menjadi ketua parpol.

“Ada tiga batu loncatan yang bisa dilakukan, pertama maju di pilgub, menjadi anggota DPR RI, atau jadi senator (DPD RI). Di Banten sendiri, mantan bupati/walikota banyak memilih menjadi anggota DPR RI,” urainya.

Lebih lanjut dikatakan Leo, Pilgub Banten 2022 lebih terbuka peluangnya bagi para bupati/walikota untuk naik kelas. Toh bila gagal di pilgub, masih bisa menjadi caleg DPR RI di Pemilu 2024.

“Secara kompetensi, memang sebaiknya calon Gubernur pernah menjabat Bupati/Walikota. Sehingga mengerti betul persoalan masyarakat, meskipun sejarah mencatat banyak Gubernur yang berhasil memimpin padahal tidak pernah menjadi bupati/walikota sebelumnya,” bebernya.

Jadi, lanjut Leo, Bupati/Walikota ramai-ramai menjadi ketua parpol untuk kepentingan Pilgub Banten 2022 sangat masuk akal. “Terlebih ada Jokowi effect, di mana sebelum menjadi presiden, beliau pernah menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI lalu terpilih menjadi presiden. Kelihatannya banyak kepala daerah yang terinspirasi meskipun Pak Jokowi tidak pernah menjadi ketua parpol,” ungkapnya.

Terkait kinerja Bupati/Walikota yang rangkap jabatan menjadi ketua parpol, Leo mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya, rangkap jabatan itu ada plus minusnya. Sebab kedua peran itu sangat bertolak belakang. Kepala daerah harus fokus melakukan pelayanan publik yang disokong APBD. Sementara menjadi ketua parpol harus fokus melaksanakan agenda parpol dan kebanyakan menggunakan uang pribadi.

“Pengawasan masyarakat harus lebih ekstra, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan APBD untuk kepentingan politik kepala daerah,” pungkasnya.

Sementara pengamat politik dan kebijakan publik Unsera, Ahmad Sururi menuturkan, kepala daerah sebagai pejabat publik jadi ketua parpol merupakan fenomena yang lazim di dunia politik. Ini tidak terlepas dari kontribusi sistem di parpol yang mendorong hal ini terjadi. Di mana poin yang ingin didorong adalah relasi dan distribution of power-nya.

“Kenapa Bupati/Walikota juga mau memimpin parpol, sebab itu merupakan privilege yang tidak semua orang bisa mendapatkannya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, ada simbiosisme mutualisme antara parpol dengan kepala daerah. Di satu sisi, parpol ingin memastikan relasi kekuasaan itu tetap berjalan sesuai dengan kehendak parpol pengusung. Di sisi lain kepala daerah secara langsung bisa menghidupi parpol yang dipimpinnya.

“Memang ada indikasi menuju Pilgub Banten 2022, tetapi saya lebih melihat ini ke persoalan pengamanan kekuasaan dan kebijakan di daerah buat masing-masing parpol saja,” bebernya.

Terkait respons publik, Sururi menilai responsnya cukup baik. Bagi masyarakat bukan menjadi persoalan yang urgen bila Walikota/Bupati jadi ketua parpol, yang penting bagi masyarakat adalah kesejahteraan, selain program-program kerja berjalan baik.

“Ada fenomena kebijakan yang save di sini bagi sistem di parpol memilih kepala daerah menjadi ketuanya. Saya meyakini kader ada yang punya potensi, tapi sistem atau tata kelola parpolnya kurang mendukung kader untuk maju menjadi pemimpin,” tuturnya.

Dua tahun jelang Pilgub Banten 2022, memang belum ada indikasi bupati/walikota yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur. Namun politik itu dinamis sehingga bisa jadi mulai tahun depan akan muncul kejutan.

“Tapi biasanya mantan Bupati/Walikota yang lebih punya peluang, misalnya Walikota Tangsel dan Walikota Cilegon yang tahun depan sudah tidak menjabat lagi,” tutup Sururi. (den/air)