Bupati Tatu Minta ASN Berinovasi

SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan inovasi dalam menjalankan tugasnya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Tatu pada upacara hari jadi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-48 di halaman Pemkab Serang, Jumat (29/11). Upacara diikuti seluruh ASN di Pemkab Serang.

Tatu meminta agar pegawai tidak monoton dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun, harus meningkatkan kinerjanya, yakni dengan melakukan inovasi untuk membantu percepatan pelayanan. “Banyak pesan untuk ASN, saya berharap agar bisa mengubah pola dalam pelayanan,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan kepada seluruh ASN bahwa tugas mereka adalah melayani masyarakat. Maka, ASN harus dapat berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya. “Tugas kita melayani masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Serang,” ujarnya.

Acara peringatan HUT Korpri juga dirangkai dengan seminar kebangsaan yang diisi oleh cendikiawan Yudi Latief. Mantan kepala Badan Pembinaan Indeologi Pancasila (BPIP) itu mengatakan, ASN harus mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan. “Kebijakan-kebijakan, penempatan karyawan, harus dipertimbangkan,” katanya.

Menurut dia, merekrut dan menempatkan pegawai harus diiringi dengan semangat memberikan pelayanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Bukan malah untuk memberdayakan orang perorangan. “Semangatnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ketua Korpri Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, ASN harus terus meningkatkan profesionalitasnya sebagai abdi negara. Salah satunya, dengan bersikap netral dalam momentum politik. “Politik yang kemarin dan yang akan datang mungkin akan gaduh, tapi selaku ASN harus berada dalam jalur pelaksana kebijakan, pelayan masyarakat, dan sebagai pemersatu bangsa,” katanya.

Ia mengatakan, ada tiga hal yang harus diteguhkan oleh para ASN, yakni profesionalitas, netralitas, dan integritas. “Kita juga berkewajiban untuk membantu kepala daerah untuk menyukseskan RPJMD yang sudah dicanangkan,” ujarnya. (jek/zee/ira)