Bupati Walikota Desak Gubernur

Minta Tambahan Anggaran Darurat Covid-19

SERANG – Bupati walikota se-Provinsi Banten melalui Forum Komunikasi Kepala Daerah (Forkomkada) se-Provinsi Banten, mendesak Gubernur Banten untuk memberikan bantuan kepada kabupaten kota, berupa pemberian dana khusus percepatan penanganan Covid-19. Dana khusus ini diharapkan di luar bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Banten tahun anggaran 2020.

Desakan delapan kepala daerah tingkat II tersebut, disampaikan kepada Gubernur Wahidin Halim, melalui surat Forkomkada Nomor: 400/1035/Forkomkada-Banten/2020 perihal permohonan bantuan darurat kesehatan kabupaten kota se-Banten, tertanggal 6 April 2020. Surat Forkomkada juga ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Ketua DPRD Banten.

Menanggapi surat bupati walikota kepada Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengapresiasi langkah yang ditempuh Forkomkada se-Banten. Menurutnya, permintaan bupati walikota sangat wajar, lantaran sebagai kepala daerah tingkat II, mereka yang memiliki rakyat langsung dan mempunyai teritorial untuk menangani dan mencegah virus corona.

“Hari ini (kemarin-red) saya baru menerima tembusan suratnya. Intinya delapan kepala daerah itu berkirim surat kepada Gubernur Banten terkait kebijakan anggaran khusus untuk kabupaten kota menangani Covid-19 di daerahnya masing-masing,” kata Andra kepada wartawan usai rapat pimpinan Dewan di DPRD Banten, Selasa (7/4).

Ia melanjutkan, dalam surat yang disampaikan bupati walikota, mereka menyampaikan keluh kesah terhadap kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan dalam menangani dan mencegah Covid-19. “Pemerintah provinsi selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat memiliki kewajiban melakukan koordinasi dengan kabupaten kota, dan permintaan bupati walikota bagian dari koordinasi itu,” ungkapnya.

Surat yang ditandatangani delapan bupati walikota, lanjut Andra, menyampaikan dua permohonan. Pertama, agar Gubernur Banten Wahidin Halim berkenan memberikan bantuan kepada kabupaten kota untuk pemenuhan, penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi terutama untuk menjaga agar dunia usaha daerah tidak mati akibat kebijakan pencegahan Covid-19. Kedua, bupati walikota mengusulkan bantuan darurat kesehatan yang diberikan provinsi berupa pemberian dana khusus di luar bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Banten 2020. “Jadi yang saya pahami, bupati walikota membutuhkan bantuan anggaran tambahan dari provinsi untuk menangani dan mencegah Covid-19, lantaran tidak cukup bila hanya mengandalkan bantuan keuangan Provinsi Banten yang telah dianggarkan sebelumnya dalam APBD Banten 2020,” tuturnya.

Politikus Gerindra ini menambahkan, bupati walikota membutuhkan anggaran khusus dari provinsi, untuk menyediakan fasilitas kesehatan, obat-obatan, sembako serta program kegiatan padat karya di masing-masing desa kelurahan yang terdampak Covid-19. “Saya meyakini Pak Gubernur sudah memikirkan hal ini, tapi kita tunggu saja seperti apa jawaban Gubernur kepada bupati walikota se-Banten. Silakan tanya langsung Pak Gubernur,” tegas Andra.

Prinsipnya, kata Andra, penanganan covid dibutuhkan kerja sama antara Gubernur dan bupati walikota, sebab masyarakat di delapan kabupaten kota adalah masyarakat Provinsi Banten. “Sekali lagi saya nilai permintaan bupati sangat wajar, karena setiap kabupaten kota tidak memiliki kekuatan fiskal yang sama. Misalnya Kabupaten Lebak, di sana anggaran penanganan bencana sudah terkurangi untuk bencana banjir dan longsor, perlu tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19,” urai Andra.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, selama ini penanganan Covid-19 di provinsi dan kabupaten kota sudah terkoordinasi, terutama antara Dinkes Banten dengan Dinkes kabupaten kota. “Misalnya pengadaan APD dan fasilitas kesehatan, kabupaten kota dan provinsi sudah punya anggaran. Pemprov sudah menganggarkan dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mendukung RSUD Banten sebagai pusat rujukan covid. Begitu juga dengan kabupaten kota mendukung RSUD masing-masing daerah,” katanya.

Untuk penanganan kesehatan, lanjut Ati, kabupaten kota bisa menggunakan seluruh bantuan keuangan (bankeu) provinsi tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19. “Di luar dari penanganan kesehatan, seperti penanganan dampak ekonomi dan perlindungan sosial, pemerintah pusat membolehkan gubernur, bupati walikota merealokasi APBD 2020 untuk penanganan covid,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti menambahkan, Pemprov Banten telah menyiapkan anggaran sebesar Rp161 miliar untuk penanganan Covid-19 di RSUD Banten dan pencegahan di BPBD Banten. “Anggaran tahap pertama disiapkan Pemprov untuk RSUD Banten dan BPBD Banten, belum untuk kabupaten kota,” paparnya.

Saat ini, lanjut Rina, Pemprov sedang menyusun skema anggaran penanganan covid untuk penanganan covid se- Banten, sesuai intruksi Mendagri. “Angkanya lebih dari satu triliun, skemanya masih dibahas dan belum final, anggaran yang disiapkan Pemprov ini untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan dana perlindungan sosial untuk masyarakat di delapan kabupaten kota,” tuturnya.

ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

Anggaran penanganan Covid-19 di Pemprov Banten tahap pertama dialokasikan sebesar Rp161, 26 miliar. Anggaran itu sebagian besar dialokasikan di Dinkes Banten sebesar Rp125,06 miliar, RSUD Banten Rp11 miliar, dan BPBD Banten Rp8,1 miliar.

Menurut Kepala Dinkes Banten dr Ati Pramudji Hastuti, anggaran Rp161 miliar untuk penanganan covid-19 di Pemprov Banten telah digunakan sekira Rp144 miliar, sementara yang belum digunakan sekira Rp17,05 miliar. “Anggaran ini tidak hanya untuk penanganan tapi juga untuk pencegahan, termasuk insentif tenaga kesehatan di Pemprov Banten,”kata Ati saat melaporkan penggunaan anggaran penaganan covid tahap pertama kepada Komisi V DPRD Banten, kemarin.

Ati memerinci, alokasi anggaran untuk Dinkes sebesar RP125,06 miliar digunakan untuk pengadaan vitamin dan obat-obatan sebesar Rp2,95 miliar, APD dan masker Rp23,88 miliar, cassete dan stik antibodi dan blood lanset Rp36,93 miliar, VTM dan Alkes Rp10,9 miliar, makan minum pasien dan petugas, insentif tenaga kesehatan Rp38 miliar, alat penunjang lab, disinfektan, hand sanitizer dan perlengkapan kebersihan lainnya Rp3,14 miliar dan pengadaan alkes tahap pertama Rp10,06 miliar.

“Anggaran terbesar untuk makan minum dan insentif tenaga kesehatan mencapai Rp38 miliar. Sedangkan APD dan  masker sebesar Rp23,88 miliar karena harus indent. Adapun sisa anggaran yang belum dialokasikan sebesar Rp17,05 miliar, itu lantaran barang yang dibutuhkan Dinkes belum bisa dipesan karena langka,” tuturnya.

Sementara anggaran Rp11 miliar untuk RSUD Banten, lanjut Ati, itu digunakan untuk belanja obat, belanja barang, BHP Medis dan non medis serta insentif tenaga kesehatan untuk satu bulan. “Adapun Rp8,1 miliar untuk BPBD itu digunakan untuk APD, disinfektan, Thermogun, kegiatan sosialisasi dan makan minum dan honor petugas BPBD,” ungkapnya. (den/air/ags)