Buruh Ngotot UMK Naik

0
318 views

SERANG – Pemprov Banten baru menerima enam usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021. Sedangkan dua kepala daerah belum menyampaikan usulannya.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, enam kepala daerah yang sudah menyampaikan usulannya adalah Bupati Lebak, Bupati Tangerang, Bupati Pandeglang, Walikota Serang, Walikota Tangerang, dan Walikota Tangerang Selatan. Sedangkan Bupati Serang dan Walikota Cilegon hingga Selasa (10/11) belum menyampaikan usulannya ke provinsi.

Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi mengatakan, bupati/walikota yang belum menyampaikan rekomendasi UMK 2021 ditunggu paling lambat pada Rabu (11/11). Itu lantaran Dewan Pengupahan Provinsi Banten akan melaksanakan rapat pleno penetapan UMK 2021 pada Kamis (12/11).

“Enam daerah sudah menyampaikan usulannya, dua daerah yang belum kami tunggu besok (hari ini-red),” kata Alhamidi kepada wartawan, kemarin

Ia melanjutkan, Dewan Pengupahan Provinsi Banten tidak bisa melakukan rapat pleno penetapan besaran UMK 2021, bila delapan kabupaten kota belum menyampaikan usulannya.

“Kami sudah koordinasi dengan Disnaker kabupaten kota agar mempercepat penyampaian usulan UMK 2021,” tegasnya.

Masih dikatakan Alhamidi, semua usulan bupati walikota akan dibahas dan dikaji terlebih dahulu oleh Dewan Pengupahan Provinsi, selanjutnya ditetapkan melalui rapat pleno.

“Hasil rapat pleno akan disampaikan kepada Gubernur Banten. Sebab yang memiliki kewenangan menetapkan UMK adalah gubernur,” tuturnya.

Terkait usulan UMK 2021 yang sudah masuk ke provinsi, Alhamidi mengaku rata-rata usulannya sama dengan UMK 2020. Namun beberapa kepala daerah ada yang mengusulkan dua dan tiga opsi. “Opsi pertama sesuai UMK 2020, sementara opsi kedua ada kenaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Pengupahan Disnakertrans Banten Karna Wijaya menambahkan, pembahasan UMK 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu disebabkan beberapa hal di antaranya pandemi Covid-19 dan terbitnya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kalau UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan turunannya kan PP 78/2015 tentang pengupahan, nah kalau UU Cipta Kerja ini belum ada PP-nya. Jadi penetapan upah minimum mengacu surat edaran Menaker,” katanya.

Dari usulan enam bupati/walikota ke provinsi, kata Karna, Bupati Lebak dan Pandeglang usulannya sama dengan UMK 2020. Sementara Walikota Serang, Walikota Tangerang dan Bupati Tangerang mengusulkan dua opsi. Opsi pertama mengakomodasi usulan Apindo yakni nilai UMK 2021 tetap sesuai UMK 2020, dan opsi kedua naik 8,51 persen sesuai usulan serikat buruh.

“Sedangkan Walikota Tangsel menyampaikan tiga opsi besaran UMK,” bebernya.

Tiga opsi yang disampaikan Walikota Tangsel yaitu, pertama sesuai usulan Apindo yaitu sama dengan UMK 2020 (Rp4.168.268), kedua sesuai usulan serikat buruh naik 8,51 persen (Rp4.522.988). Sedangkan ketiga usulan Walikota Tangsel naik menjadi Rp4.307.071.

“Semua usulan bupati/walikota akan dibahas provinsi dalam rapat pleno dewan pengupahan. Apa pun hasilnya akan direkomendasikan kepada Pak Gubernur untuk diputuskan,” urai Karna.

Sebelumnya, juru bicara Aliansi Serikat Buruh Provinsi Banten Afif Johan mengatakan, UU Ketenagakerjaan maupun peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan jo Permenaker nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum didasarkan pada nilai kebutuhan hidup layak (KLH) dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga buruh tetap menginginkan kenaikan UMK tahun depan.

“Mestinya UMK 2021 naik, hitungan serikat buruh naiknya 8,51 persen,” ujarnya.

Ia memaparkan, berdasarkan hasil survei serikat pekerja berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang komponen KLH (kebutuhan hidup layak) berjumlah 64 komponen, bahwa nilai kebutuhan layak mengalami kenaikan dari tahun 2019.

“Data inflasi plus PDB (produk domestik bruto) di Banten adalah 3,37 persen, hasil survai proyeksi nilai KLH 5,14 persen. Dengan demikian kenaikan UMK di Provinsi Banten seharunya 8,51 persen,” tegasnya.

Ia berharap, Gubernur Banten mempertimbangkan aspirasi buruh, sebab saat pandemi kebutuhan buruh juga ikut naik.

“Tidak menaikan UMK dengan alasan demi keberlangsungan usaha adalah dalih yang keliru dan ketidakberpihakan kepada pekerja serta abainya terhadap perlindungan pekerja agar mendapatkan upah yang layak,” paparnya.

Afif bahkan menyebutkan banyak perusahaan di Banten yang tidak terdampak Covid-19 bahkan produksi maupun keuntungan meningkat.

“Mestinya tidak masalah dengan kenaikan UMK tahun depan,” tuturnya.

Lebih lanjut Afif mengungkapkan, kenaikan UMK merupakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang dan demi terwujudnya perlindungan kepada pekerja agar mendapatkan upah layak.

“Kami akan mengawal terus keputusan gubernur dalam menetapkan UMK 2021,” pungkasnya.

PEMBAHASAN ALOT

Sementara itu, pembahasan UMK  Kabupaten Serang alot dan menemukan hasil. Pengusaha dan buruh masih bersikeras dengan pendapatnya masing-masing.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Iwan Setiawan mengatakan, sudah mempertemukan antara pekerja dan pengusaha pada rapat dewan pengupahan. Namun, belum ada kesepahaman antara keduanya.

Ia mengatakan, dari kalangan pekerja menginginkan besaran UMK naik. Sementara, dari kalangan pengusaha meminta tetap. “Dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia-red) ingin tetap tidak ada kenaikan, besok (hari ini-red) akan dirapatkan kembali,” ujarnya melalui sambungan telepon seluler, Selasa (10/11).

Sementara itu, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPKEP-KSPI) Kabupaten Serang Yon Seprianto Putera mengatakan, UMK tahun depan harus naik. Menurutnya, para buruh saat ini banyak yang terdampak Covid-19 hingga dirumahkan.

Ia mengatakan, jika mempertimbangkan inflasi ekonomi, besaran nilai UMK masih bisa naik. Karena, secara nasional inflasi terjadi hanya 1,9 persen. Kemudian, pertumbuhan ekonomi sebesar 2,17 persen. “Artinya, ini sudah layak naik,” ucapnya. (den-jek/alt)