Butuh Rumah Subsidi 300.000 Unit

Salah satu hunian bersubsidi di Kota Serang.

SERANG – Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengungkapkan, kebutuhan rumah subsidi mencapai 300.000 unit pada 2020. Itu merupakan angka ideal mengingat masalah defisit atau backlog hunian di Indonesia masih cukup tinggi. “Jumlah backlog perumahan di Indonesia cukup tinggi mencapai 11-12 juta unit,” kata Ini Totok Lusida, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pada 2020 mendatang, ada beberapa program bantuan subsidi yang disiapkan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Sementara kuota program FLPP sebanyak 168.000 dan BP2BT sekira 100.000 unit.

“Jika ditotal baru mencapai 268.000 unit dan idealnya 300.000 unit karena backlognya cukup tinggi,” katanya.

Kata dia, jika kuota yang tersedia hanya 268.000 unit seluruh Indonesia, diprediksi kuota tersebut akan habis pada April 2020. Untuk itu, pemerintah terus didorong agar menghitung kuota yang ideal. “REI juga mengusulkan adanya penambahan kuota rumah subsidi bagi masyarakat agar backlog bisa berkurang,” katanya.

Ia tidak bisa memungkiri bahwa kondisi keuangan pemerintah berat. Sementara lebih dari 70 persen pengembang membangun rumah subsidi. “Untuk itu, pengembang juga harus mampu bersaing dan melakukan inovasi,” tuturnya.

Ketua REI Banten Roni Hadiriyanto Adali mengatakan, backlog hunian di Banten juga masih cukup tinggi sekira 500.000 unit dan mudah-mudahan 2020 bisa berkurang dengan adanya kuota program subsidi. “REI juga terus mendorong agar pemerintah benar-benar menghitung jumlah yang ideal untuk hunian subsidi yang disiapkan,” katanya.

Ia berharap, kuota yang disiapkan tahun depan bisa mencapai 268.000 unit agar pengembang bisa melaukan penjualan dan kembali bergairah. “Realisasi rumah subsidi 2020 mendatang bisa lebih awal agar penyerapan maksimal dan kepastian bagi pengembang,” harapnya.

Ia menilai kuota yang diberikan pemerintah akan terus berkurang mengingat keuangan pemerintah juga cukup berat. Saat ini, pemerintah sudah menyetop selisih suku bunga rumah KPR. “Ke depan tidak menutup kemungkinan karena kuotanya berkurang. Pengembang harus kreatif dalam mengembangkan properti,” katanya. (skn/aas/ira)