Capaian Serapan APBD Banten di Triwulan I Anjlok

Kepala Biro Adpem Provinsi Banten Mahdani

SERANG – Capaian serapan APBD Banten tahun anggaran 2018 masih di bawah capaian tahun anggaran 2017. Capaian tersebut bahkan masih memungkinkan di bawah target capaian sebesar 15 persen.

Catatan Radar Banten, capaian APBD tahun anggaran 2017 di triwulan I (Januari-Maret) mencapai 20 persen. Angka itu masih lebih kecil dari capaian APBD tahun anggaran 2016 yang di triwulan I serapannya mencapai angka 30 persen.

Sedangkan capaian APBD Banten tahun anggaran 2018 di triwulan I lebih kecil dari capaian dua tahun tersebut. Bahkan, Pemprov hanya menargetkan capaiannya sebesar 15 persen dari total APBD sebesar Rp10,3 triliun.

Pengakuan Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Provinsi Banten Mahdani belum bisa mengkalkulasi total pencapaian triwulan I APBD 2018. Sampai saat ini, pihaknya masih terus melakukan rekapitulasi totalnya. “Belum, hari ini (kemarin-red) lingkup Asda I, II, besok (hari ini-red) Asda III. Ya, belum ditotalin, belum bisa jawab dulu, tapi sedang (ditotal-red). Ya, Jumat sore, ini kita lagi menyimpulkan,” katanya ditemui di halaman kantor Gubernur Banten, Selasa (27/3).

Pengakuan Mahdani, total penghitungan realisasi capaian triwulan I APBD 2018 akan dilaporkan pada rapat pimpinan (rapim) Pemprov Banten pada Senin (2/4). Namun, ia mengaku, realisasi per Februari 2018 sudah di angka tujuh persen.

“Kalau fisik sudah tujuh (persen) sampai Februari ini. Ya (totalnya-red) kita belum tahu dan ini cut off 23 (Februari) karena terlalu dekat dengan Senin,” ujarnya.

Ditanya kemungkinan realisasinya bisa mencapai target 15 persen, Mahdani tidak menjawab dengan jelas. Ia hanya mengatakan, triwulan I hanya menargetkan hingga angka 15 persen untuk realisasi fisik dan keuangan. “Kalau lihat Februari baru tujuh (persen) dan itu kan baru persiapan SK-SK dulu, praktis belum jalan. Kalau Januari, kan jalannya baru tunda (tunjangan daerah) dan yang rutin,” kilahnya.

Seperti diketahui, karena lambatnya proses lelang, beberapa program fisik yang menjadi prioritas Pemprov Banten belum banyak yang berjalan. “Kalau fisik yang gede kan di akhir, kalau proses lelang terus. Kalau target awal kecil dulu. Dan rutinitas yang keluar baru tunda sama gaji, sedangkan yang lain hanya rapat-rapat, makan, minum doang,” kata Mahdani.

Mahdani enggan menyebut perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. “Sama kalau rata-rata kita pasang 15 persen. Kita lihat dulu (realisasinya), tapi rata-rata segitu. Karena memang proses kan. Tapi, tahun ini lebih cepat,” ujarnya.

Meski di triwulan I tahun ini kemungkinan capaiannya lebih kecil, Mahdani optimistis jika di triwulan II dan III akan jauh lebih besar. Sebab, beberapa program sudah siap dan tinggal dilaksanakan. Misalnya, penyaluran bantuan sosial dan hibah serta pembangunan fisik lainnya.

Insya Allah lebih cepat karena kayak bantuan keuangan sedang proses SK, kemudian hibah bansos sudah selesai dan memungkinkan triwulan besok sudah gede,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten Budi Prayogo mengatakan, terkait target serapan pada triwulan I, ditentukan oleh pemerintah sendiri. Pihaknya hanya menetapkan target capaian tahunan. “Kalau target per bulan, per semester, ditentukan pemerintah dan dievaluasi masing-masing komisinya,” katanya.

Namun, ia menilai tidak maksimalnya serapan pada triwulan I ini lantaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terlalu berhati-hati dalam penggunaan anggaran. “Mungkin administrasi belum siap semua sehingga belum terserap. Saya melihat sekarang semuanya tidak ingin punya masalah sehingga diperlukan kehati-hatian agar tidak ada aturan yang dilanggar,” katanya.

Ia menyarankan agar semua tetap fokus melaksanakan program yang sudah disusun sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Semua pihak juga perlu memberi dukungan baik secara sistem atau secara modal dan politik. “Semua mesti fokus pada perbaikan, baik sistem maupun penataan aparaturnya,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Banten selaku pucuk pimpinan juga perlu mendorong aparaturnya lebih maksimal. “Dorongan dan dukungan ke OPD supaya mereka bisa bekerja dengan nyaman dalam merealisasikan anggaran,” kata Budi. (Supriyono/RBG)