Cegah Corona, Dewan Dilarang Kunker

0
3.152 views

SERANG – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banten telah melakukan perubahan jadwal rapat paripurna dan kunjungan kerja (kunker), untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat Bamus pada Selasa (17/3), jadwal rapat paripurna yang semula dijadwalkan 19 Maret diundur, sementara mulai 23 Maret seluruh jadwal kunker alat kelengkapan dewan (AKD) juga ditunda. “Mulai Senin (23/3), semua agenda kunker di bulan Maret ditunda,” kata Deni kepada wartawan di DPRD Banten, kemarin.

Ia menambahkan, untuk jadwal paripurna dan kunker pada April mendatang, Bamus akan kembali menyusun jadwal sambil melihat perkembangan wabah virus corona. “Penyusunan jadwal dilakukan melalui Bamus DPRD, bila ada penundaan diputuskan kembali melalui rapat Bamus,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Banten Andra Soni mengungkapkan, mulai 23 Maret tidak boleh ada komisi maupun alat kelengkapan Dewan lain yang melakukan kunker ke luar daerah. “Pekan ini masih boleh, makanya komisi-komisi sejak 15 hingga 20 Maret melakukan kunker, tetapi pekan depan sudah tidak boleh,” ungkapnya.

Kebijakan itu, lanjut Andra, merupakan keputusan Bamus DPRD Banten. “Ini bukan kebijakan ketua, tapi kebijakan badan musyawarah dewan untuk mencegah penyebaran virus corona,” tegasnya.

Selain melarang kunker, lanjut Andra, pihaknya juga tidak akan menerima kunjungan dari luar daerah ke DPRD Banten. “Jadi kita juga tidak akan menerima tamu dari luar Banten, ini dilakukan sebagai langkah antisipasi,” tegasnya.

Berdasarkan data Sekretariat DPRD Banten, pekan ini semua komisi di DPRD Banten melakukan kunker terakhir di bulan Maret. Komisi IV kunker ke Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak mengunjungi proyek penataan infrastruktur perumahan dan permukiman di kawasan strategis pada Senin (16/3). Komisi II ke TMII Jakarta mengunjungi anjungan Provinsi Sumsel pada Rabu (18/3). Berikutnya Komisi III kunker ke Samsat Cikande pada Rabu (18/3) dan Kunker ke Jawa Barat pada Kamis (19/3). Sementara Komisi V kunker ke TMII Jakarta mengunjungi anjungan Provinsi Lampung pada Rabu (18/3). Komisi I ke TMII Jakarta, mengunjungi anjungan Provinsi Banten.

Larangan juga diberlakukan di DPRD Kota Tangerang. Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, pihaknya telah mengimbau anggota Dewan untuk tidak melakukan kunker untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. “Kunker di Kota Kabupaten di Provinsi Banten atau pun di luar tidak kami perbolehkan,” katanya kepada Radar Banten saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, kemarin.

Saat ini, lanjut Gatot, ia dan anggota Dewan lain bakal fokus membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tangerang tahun 2019. Pembahasan juga diminta untuk tidak melibatkan banyak orang. “Kami ada empat komisi, masing-masing komisi anggota paling banyak ada 15 orang. Nanti tidak usah banyak-banyak, cukup undang Kadis, Sekdis dan Kabid, maksimal 20 hingga 25 orang saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Lebak Fin Rian menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Gubernur Banten, dan Bupati Lebak sudah membuat surat edaran larangan melakukan kunjungan kerja. Oleh karena itu, staf aparatur sipil negara (ASN) pendamping anggota komisi sudah tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah.

“Kami sudah menghentikan kunjungan kerja keluar daerah sejak mewabahnya virus corona. Kebijakan tersebut mengacu kepada edaran dari pemerintah pusat, Gubernur Banten, dan Bupati Lebak,” kata Fin Rian kepada Radar Banten, kemarin.

Bahkan, kunjungan kerja DPRD dari luar daerah pun ditolak DPRD Lebak. Beberapa daerah yang akan kunjungan ke Lebak dibatalkan, karena dikhawatirkan akan menyebarkan virus corona di daerah ini. Ditanya terkait jumlah kunjungan kerja yang dibatalkan, Fin Rian mengaku tidak hafal jumlah kunjungan yang dibatalkan. “Penghentian kunjungan kerja ini akan dilakukan sampai akhir Maret 2020. Sesuai edaran dari pusat dan kepala daerah,” tegasnya.

HANYA RAPAT INTERNAL

Di DPRD Kabupaten Serang perjalanan kunker akan ditunda sampai 31 Maret 2020. Namun, pihaknya akan mengikuti perkembangan apakah keputusan itu akan dilanjutkan atau tidak. Akan tetapi, kata dia, untuk rapat-rapat internal akan tetap dilanjutkan. Karena, agenda DPRD sudah disusun oleh Badan Musyawarah (Banmus). “Kecuali kunjungan kerja kemungkinan akan ditiadakan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum.

Ulum mengatakan, jika surat edaran tersebut dilanjutkan hingga April 2020, pihaknya akan mengevaluasi sejumlah agenda DPRD. Di antaranya, agenda kunjungan kerja dan reses. “Agenda reses ini kan melibatkan banyak masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh anggota DPRD untuk menjaga kesehatan dan membatasi untuk berpergian ke luar daerah. Ia juga meminta anggota DPRD untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat terkait waspada corona.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya sudah mengagendakan kunjungan kerja ke wilayah Klaten dan Semarang. Namun, rencana itu harus ditunda karena berkaitan dengan waspada corona. “Itu kunjungan untuk raperda yang sedang dibahas,” katanya. (den-jek-tur-one/air/ags)