Cegah Konflik, Paguyuban LMDH Banten Surati Menteri LHK

0
1.386 views
Ilustrasi

SERANG – Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dikritisi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Sekretaris Paguyuban LMDH Provinsi Banten Yan Graha menyatakan, Menteri LHK harus meninjau ulang atau merevisi pasal demi pasal dalam Permen 37 tersebut karena akan berdampak pada konflik sosial di masyarakat. “LMDH adalah mitra kerja Perhutani dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah berbadan hukum, dan sudah jelas dalam petak mana saja yang dikerjakan setiap LMDH,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Ia menambahkan, Paguyuban LMDH Banten telah mengirimkan surat resmi dengan Nomor 024/P.LMDH/BTN/VII/2017 kepada Menteri LHK yang ditembuskan kepada Presiden RI, untuk meninjau atau merivisi Permen LHK No.39 tahun 2017. ” IPHPS atau izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial permohonannya langsung ke menteri, terus bagaimana dengan LMDH yang saat ini sudah kondusif dalam PHBM. Tidak menutup kemungkinan nanti IPHPS lahan yangmereka kelola selama ini diberikan kepada para cukong atau konglomerat, bukankah malah akan timbul konflik di masyarakat,” tegasnya.

Prio Hedi Anjasmoro, Tim Pendamping Masyarakat PHBM, mengungkapkan, implementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), khususnya di Banten selama ini telah memberikan peningkatan kesejahteraan. Hal hal ini dilihat dari besaran pendapatan Masyarakat Desa Hutan ( MDH ) rata-rata Rp 1.800.000 – Rp 2.300.000 per bulan. Kerja sama yg dilakukan selama ini sudah berjalan baik dan saling menguntungkan. Permen LHK tentang Perhutanan Sosial akan memberikan dampak kurang bagus karena akan menimbulkan konflik.

Seperti diketahui, dalam PHBM kerja sama yang dilakukan berdasar hutan pangkuan desa (HPD) LMDH yang memuat semua petak sehingga tidak ada satu petak pun yang tidak dikerjasamakan. “Dengan kata lain, tidak ada lahan di dalam kawasan yang tidak dimanfaatkan oleh anggota LMDH. Mana mungkin bisa ada rumah di dalam rumah. Menteri harus revisi permen itu untuk menghindari konflik horizontal dalam masyarakat, khususnya masyarakat desa hutan di Banten,” ungkapnya. (Aas Arbi)