Cek Fakta: Pemilik KTP Elektronik Dapat Kompensasi Covid-19

INFORMASI yang menyebutkan bahwa pemerintah memberi kompensasi kepada masyarakat yang memiliki KTP elektronik (KTP-el) selama pandemi Covid-19, sempat viral di media sosial selama April lalu. Kompensasi yang diberikan pemerintah mulai dari Rp680 ribu hingga Rp1 juta sempat menghebohkan masyarakat.

Pesan berantai itu juga meminta warga yang ingin mendapatkan kompensasi, agar melakukan registrasi dan mengisi formulir dari sebuah link.

“Semua masyarakat yang sudah mempunyai E-KTP mulai 2 April 2020 akan mendapat live subsidi senilai Rp. 1.000.000 untuk biaya #di rumah saja, hal tersebut dengan langkah regristrasi dahulu dengan mengisi formulir di bawah ini,” tulis pesan berantai itu.

Informasi yang sama dengan narasi berbeda juga ramai di percakapan grup WhatsApp. Bahkan informasi kedua ini lebih detil karena menyebutkan daerah yang akan menerima kompensasi.

“Yang punya KTP elektronik udah bisa ambil kompensasi Per/Tgl 28 April 2020 senilai Rp680.000 per/KTP untuk biaya #dirumahaja, silahkan cek namanya di bawah ini sesuai Wilayah dan KTP Masing-masing daerah :

1.DKI

2.JAWA BARAT

3.BANTEN

4.JAWA TENGAH

5.JAWA TIMUR

Data Resmi sudah keluar dari PEMERINTAH RI KEMENKEU mohon dicek khusus yg udh punya KTP elektronik saja.

Berikut link datanya : https://s.id/ektp-covid19.

PENJELASAN

Menanggapi pesan berantai itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kemendagri, telah memastikan bahwa klaim kebijakan itu tidaklah benar.

Agar masyarakat Banten tidak tertipu informasi tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten, Siti Ma’ani Nina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan warga pemilik KTP elektronik mendapatkan kompensasi mulai dari Rp680 ribu hingga Rp1 juta adalah hoax.

“Informasi itu tidak benar, masyarakat jangan percaya,” kata Nina kepada Radar Banten, kemarin.

Ia menegaskan, pemberian kompensasi atau bantuan dana jaring pengaman sosial dari pemerintah bagi warga terdampak Covid-19 memang ada. Tapi tidak semua pemilik KTP elektronik mendapatkan bantuan, hanya yang terdampak saja. “Masyarakat jangan mudah percaya informasi yang viral di medsos, harus hati-hati,” ungkap Nina.

Sebelumnya, bantahan yang sama juga disampaikan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, info itu salah dan keliru.

Dia menyebut bahwa isu pemberian kompensasi yang menyebar di aplikasi percakapan itu tidak perlu dianggap serius oleh masyarakat yang mendapatkan pesan berantai tersebut. “Kemendagri tidak pernah memiliki program tersebut. Ini berita bohong,” ujarnya. (den/air)