CV DPJP Dibidik Kasus Jaspel RSUD Banten

SERANG – Keterlibatan CV Dwi Putra Jaya Perkasa (DPJP) pada perkara dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) kesehatan RSUD Banten 2016 masih didalami. CV DPJP turut bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp2,398 miliar itu. Pembebanan pengganti kerugian negara itu ditegaskan dalam vonis perkara Direktur RSUD Banten nonaktif Dwi Hesti Hendarti. “Salinan putusan sudah kami terima. Kami sedang pelajari. Dalam pertimbangan putusan tersebut (Dwi Hesti Hendarti-red), CV DPJP dibebankan sebesar Rp600 juta lebih,” kata Kepala Seksi pidana khusus (pidsus) Kejari Serang Agustinus Olav Mangontan, Minggu (4/2).

Rabu (24/1) lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang menjatuhkan hukuman kepada Dwi Hesti selama tiga tahun dan enam bulan penjara. Dwi Hesti Hendarti diwajibkan membayar denda sebesar Rp100 juta subsider lima bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp782 juta subsider satu tahun penjara.

Diuraikan majelis hakim, dana jaspel itu digunakan untuk membiayai kegiatan character building, training budaya kerja, studi banding dan service excellent bagi pegawai RSUD Banten. Namun, paket kegiatan itu dilakukan tanpa melalui lelang. “Berdasarkan perintah majelis hakim, barang bukti dikembalikan ke penuntut umum untuk perkara lain. Pasti kami akan tindaklanjuti (penyidikan-red),” kata Olav.

Olav menegaskan, penyidikan perkara itu secepatnya dilaksanakan setelah mendapatkan kesimpulan atas putusan Dwi Hesti Hendarti. “Biasanya langsung penyidikan (tanpa harus menunggu inkrah-red). Panggil saksi-saksi,” ungkap Olav.

Diketahui, Dwi Hesti Hendarti dan penuntut umun tengah mengajukan banding atas vonis majelis hakim. Sebab, putusan terdakwa Dwi Hesti Hendarti jauh lebih ringan dari tuntutan penuntut umum.

Dwi Hesti Hendarti dituntut pidana penjara selama tujuh tahun. Selain itu, Dwi Hesti Hendarti dituntut membayar denda Rp100 juta subsider lima bulan kurangan dan uang pengganti atau kerugian negara sebesar Rp1.330.410.733 subsider satu tahun penjara.  Dia dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. (Merwanda/RBG)