Daftar Pemilih Bermasalah, Bawaslu Minta KPU Sinkronisasi Data

SERANG – Ratusan daftar pemilih bermasalah di Pilkada Serentak 2020 ditemukan Bawaslu. Temuan itu berdasarkan hasil uji petik Bawaslu terhadap dokumen daftar pemilih Model A-KWK di 27 Provinsi se- Indonesia.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten, Nuryati Solapari mengungkapkan, Bawaslu RI telah mengumumkan hasil uji petik di sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada 2020, terhadap dokumen daftar pemilih Model A-KWK. “Uji petik dilakukan di 27 Provinsi dengan mengambil 312 kecamatan sebagai basis pemeriksaan. Pengawas Kecamatan mendapatkan informasi dari Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) yang sedang melaksanakan tugas mengawasi proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP),” ujar Nuryati kepada wartawan di kantor Bawaslu Banten, kemarin.

Ia melanjutkan, di Provinsi Banten terdapat sejumlah temuan yang harus segera ditindaklanjuti KPU. Berdasarkan uji petik Bawaslu di Provinsi Banten, ditemukan 196 pemilih yang tidak memenuhi syarat  (TMS) dalam Pemilu 2019 justru terdaftar di daftar pemilih Pilkada 2020, sementara ada 200 hak pilih yang memenuhi syarat (MS) di Pemilu 2019, justru tidak terdaftar dalam daftar pemilih 2020.  “Temuan di Banten, sebanyak 196 pemilih yang sudah dinyatakan TMS tapi masih terdaftar dalam form A-KWK, sementara ada 200 hak pilih yang MS malah tidak terdaftar,” tuturnya.

Dari empat daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 di Provinsi Banten, Bawaslu RI hanya melakukan uji petik di Kabupaten Serang, dengan sampel di tiga kecamatan, yaitu Lebak Wangi, Tunjung Teja dan Kragilan. “Salah satu yang tak tercantum dalam daftar pemilih Pilkada 2020 di Kabupaten Serang adalah anggota Bawaslu Provinsi Banten (Nasehudin), padahal beliau terdaftar di Pemilu 2019,” jelasnya.

Nuryati berharap, KPU segera menindaklanjuti temuan Bawaslu, lantaran data pemilih salah satu kunci utama pelaksanaan Pilkada 2020. “Semua kecamatan di empat daerah yang akan menggelar pilkada 2020 di Banten, telah melaporkan datanya ke Bawaslu, tapi yang di ambil sampel oleh Bawaslu RI hanya tiga kecamatan di Kabupaten Serang,” bebernya.

Secara nasional, Bawaslu RI menemukan 73.130 pemilih yang telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, namun kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020. Dan sebanyak 23.968 pemilih yang telah memiliki hak pilih dengan Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK Pada Pemilu 2019, namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020.

“Uji petik ini dilakukan untuk mengetahui apakah dokumen A-KWK disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu menjalankan tahapan sinkronisasi antara daftar pemilih Pemilu 2019 dengan DP4 untuk mendapatkan daftar pemilih Pemilihan 2020,” pungkasnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Program dan Data Informasi KPU Banten, Agus Sutisna menanggapi serius temuan Bawaslu tersebut. Menurutnya, hasil uji petik Bawaslu sudah disampaikan ke KPU RI. “Posisi kami di daerah menunggu arahan KPU RI, karena itu ranah pimpinan. Yang melakukan Sinkronisasi daftar pemilih juga  memang KPU RI bukan KPU daerah,” ujarnya.

Terkait temuan ratusan daftar pemilih yang bermasalah di Banten, Agus mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum menerima data lengkapnya baik yang TMS maupun MS. “Sesuai regulasi, tindaklanjut terhadap laporan atau temuan data pemilih ini hanya bisa dilakukan jika disertai dengan data pemilih lengkap (by name by address). Tapi yang prinsil, semua TMS pasti dicoret, yang MS pasti masuk sesuai mekanisme. Tapi sekali lagi harus dengan data yang akurat, gak cukup nama dan jumlah saja,” tutupnya. (den/air)