Dana Desa Rentan Penyelewengan, Pemdes Harus Berani Transparan

0
642 views
Dana Desa
Ilustrasi/ Inet

SERANG – Pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa rentan untuk diselewengkan. Pemerintah desa harus berani transparan dalam penggunaan anggaran dana tersebut.

Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Banten Ade Jahran mengatakan, adanya alokasi anggaran untuk pemerintah desa dari pemerintah pusat membuat desa menjadi sorotan. “Desa menjadi seksi dalam tanda kutip setelah pemerintah pusat mengucurkan dana desa,” katanya kepada Radar Banten melalui telepon seluler, Kamis (16/2).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp1,009 miliar dikucurkan untuk 1.238 desa se-Banten pada 2017. Perinciannya, Lebak sebanyak 340 desa, Pandeglang sebanyak 326 desa, Kabupaten Serang 326 desa, dan Kabupaten Tangerang 246 desa dengan alokasi dasar per desa Rp720 ribu.

Secara keseluruhan Kabupaten Lebak menerima anggaran sebesar Rp274,52 juta dengan perincian alokasi dasar sebesar Rp244,95 juta dan alokasi formula Rp29,57 juta. Kabupaten Pandeglang Rp262,14 juta dengan perincian alokasi dasar Rp234,86 juta dan alokasi formula Rp27,28 juta. Kabupaten Serang sebesar Rp257,16 juta dengan perincian alokasi dasar Rp234,86 juta dan alokasi formula Rp22,30 juta. Lalu, Kabupaten Tangerang sebesar Rp215,67 juta dengan alokasi dasar Rp177,22 juta dan alokasi formula Rp38,44 juta.

Menurut Ade, adanya pengalokasikan anggaran kepada pemerintah desa tanpa disertai dengan kesiapan sumber daya pengelolaan bisa berpotensi penyelewengan. “Keuangan itu rumit, semisal aparat desa belum siap ini jadi rentan. Meski digunakan sesuai rencana anggaran, tapi karena laporannya kurang ini jadi dugaan korupsi. Apalagi, kalau laporannya tidak sesuai,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, selama awal 2017 sudah ada sembilan kasus informasi penggunaan dana desa yang dilaporkan kepada KIP Banten. “Dari sembilan desa itu di antaranya Desa Kosambi Timur, Belimbing, Rawarengas, dan Jatimulya,” katanya.

Kata Ade, dari sembilan laporan, hanya satu yang sudah diputuskan. Sementara, delapan laporan lain masih dalam proses registrasi dan proses persidangan. “Permohonan sengketa ada dari masyarakat dan lembaga,” ujarnya.

Sebagian besar pengajuan sengketa informasi (PSI) tersebut, kata Ade, terkait dengan transparansi soal anggaran desa. PSI kebanyakan desa-desa yang ada di Kabupaten Tangerang, sementara untuk kelurahan didominasi di Kota Serang. “Masyarakat ingin tahu anggarannya dari mana saja, berapa, dan untuk apa saja,” ucapnya.

Ade menyarankan, agar dalam penggunaan anggaran tersebut pemerintah desa berani membuka pengelolaannya secara transparan. Kekritisan masyarakat harus direspons secara positif agar pemerintah kabupaten kota membantu pemerintah desa atau keluruhan untuk mulai membentuk PPID di tingkat desa atau kelurahan.

Ia mencontohkan, seperti yang dilakukan pemerintah desa pada daerah Jawa Timur melalui surat keputusan (SK) bupati. “Di Jawa Timur sebelum ada PPID di tingkat desa sering terjadi penyalahgunaan anggaran desa, tapi dengan dibentuk PPID penggunaan jadi transparan dan tidak lagi ditemukan penyelewengan,” ujar mantan Jurnalis ini.

Menurutnya, pemerintah kabupaten kota jangan menunggu sampai terjadinya kasus. “Ini yang penting, pemerintah desa tidak perlu khawatir jika transparan akan membuat menjadi masalah. Jadi lawan korupsi dengan transparan, hindari korupsi dengan transparan,” katanya.

Komisioner KIP Pusat Yhanu Setiawan menyambut baik dorongan KIP Banten dalam mendorong pembentukan PPID di tingkat desa. “Prinsipnya itu baik sebagai langkah mendorong keterbukaan informasi publik dari pemerintah desa. Setidaknya kita bisa mulai melakukan pembenahan tata kelola pemerintah dari bawah,” kata mantan Ketua KIP Banten pertama ini. (Supriyono/Radar Banten)