Dana Jaspel Digunakan untuk Akreditasi RSUD Banten

0
157
Terdakwa kasus korupsi dana jasa pelayanan kesehatan tahun anggaran 2016 RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti dalam sidang lanjutan, di Pengadilan Negeri Serang, Selasa (26/9). FOTO: QODRAT/RADAR BANTEN

SERANG – Dana jasa pelayanan (jaspel) kesehatan RSUD Banten tahun 2016 digunakan untuk kegiatan akreditasi. Kabag Keuangan RSUD Banten Endat Sudrajat menyampaikannya di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (26/9). “Informasi direktur untuk kegiatan akreditasi. Bukti pembelanjaan ada,” kata Endat Sudrajat di hadapan majelis hakim yang diketuai Sumantono.

Endat Sudrajat dihadirkan penuntut umum Kejari Serang AR Kartono dan Christian menjadi saksi untuk terdakwa Direktur RSUD Banten drg Dwi Hesti Hendarti. “Dana akreditasi, saya lupa (kegiatan apa saja-red),” kata Endat Sudrajat.

Namun, Endat mengakui pernah mendengar kegiatan workshop dan karakter building sebagai persiapan akreditasi. “Saya tidak ikut,” ujar Endat.

Terkait penempatan dana jaspel sebanyak lima persen ke rekening direksi RSUD Banten, Endat mengaku tidak mengetahuinya. “Saya tahu waktu diperlihatkan audit inspektorat,” kata Endat.

Pengacara terdakwa, Cristine Susanti menyampaikan pembiayaan beberapa kegiatan RSUD Banten untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sesuai Pasal 17 SK Direktur RSUD Banten No 821/0514/RSUD/VI/2016 dapat menggunakan dana remunerasi direksi. “Ada SK Direktur RSUD Banten point ke 37 tentang dana kesejahteraan dan peningkatan SDM,” kata Cristine.

Pernyataan pengacara terdakwa mendapat tanggapan anggota majelis hakim Yusriansyah. Berdasarkan Pasal 17 SK Direktur RSUD Banten No 821/0514/RSUD/VI/2016 dana tersebut dapat digunakan sepanjang diatur peraturan direksi. “Ada tidak peraturan direksi,?” tanya Yusriansyah kepada Endat.

“Saya tidak pernah dengar (peraturan direksi-red),” jawab Endat.

Sesuai surat dakwaan, Dwi Hesti Hendarti didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 miliar lebih. Nominal kerugian negara itu sesuai dengan hasil audit Inspektorat Provinsi Banten atas penggunaan dana jaspel tahun 2016.

Pada 28 Desember 2015, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD disahkan. Dalam dokumen tersebut, target pendapatan retribusi jaspel RSUD Banten tahun 2016 tercatat sebesar Rp14,3 miliar. Sementara, belanja jaspel RSUD Banten diusulkan Rp6,2 miliar.

Akhir Maret 2016, terdakwa mengubah pola penghitungan dana jaspel kesehatan dengan memerintahkan Oman Abdurahman selaku koordinator Tim Penghitungan Dana Jaspel Kesehatan. Perhitungan dana jaspel diubah dari 39 persen menjadi 44 persen. Sesuai perintah Dwi Hesti Hendarti, lima persen perhitungan dana jaspel dialokasikan kepada direksi. Pola penghitungan itu bertentangan dengan Pasal 7 Keputusan Direktur RSUD Banten No 821/0514/RSUD/VI/2016.

Sementara, 1,2 sampai 1,3 persen dialokasikan dari 39 persen dana jaspel ke dalam penghitungan direksi sebagai dana un cost (tak terduga). Sementara, lima persen dana jaspel sebelumnya oleh terdakwa diakui digunakan untuk persiapan akreditasi RSUD Banten.

Pada 21 Oktober 2016, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD disahkan. Target pendapatan retribusi jaspel mengalami perubahan menjadi Rp41,1 miliar. Akibatnya, dana jaspel yang diterima RSUD Banten dari Pemprov Banten berubah menjadi Rp17,8 miliar. Dalam dokumen itu juga, kegiatan persiapan akreditasi RSUD Banten telah dianggarkan sebesar Rp344.436.740.

Total penghitungan dana jaspel kesehatan yang ditempatkan ke rekening direksi RSUD Banten sebesar 6,2 sampai 6,3 persen. Setelah dana jaspel kesehatan diberikan masing-masing karyawan dan ke rekening direksi, terdakwa memerintahkan Oman Abdurahman meyakinkan direksi RSUD Banten lainnya mengembalikan dana jaspel kesehatan 6,2 persen sampai dengan 6,3 persen yang dititipkan untuk diambil terdakwa.

Berdasarkan perintah terdakwa, Wadir Penunjang Madsubli Kusmana, Wadir Keuangan Iman Santoso, dan Wadir Umum dan Pelayanan Liliani Budijanto menyerahkan uang tunai dan transfer ke rekening milik terdakwa.

Pada Juni 2016, Oman Abdurahman digantikan oleh Vita Ofniati dari jabatannya sebagai ketua Tim Penghitungan Dana Jaspel Kesehatan. Namun, terdakwa memercayakan pelaksanaan penghitungan dana jaspel medis kepada Anung Saputro. Calon aparatur sipil negara (ASN) itu diberikan instruksi oleh terdakwa untuk melakukan proses penghitungan dana jaspel medis dengan pola lama.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan mekanisme pertanggungjawaban dana yang bersumber APBD Banten sebagaimana diatur dalam Pergub Banten No 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Merwanda/RBG)