Dana Tak Terduga Bertambah Rp107,76 Miliar

SERANG – Untuk menangani virus corona atau Covid-19, Pemprov Banten melakukan perubahan APBD tahun ini. Dana tak terduga (DTT) yang sebelumnya dialokasikan Rp45 miliar tahun ini bertambah Rp107,76 miliar, sehingga menjadi Rp152,76 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, penambahan dana TT itu dilakukan dari penjadwalan ulang beberapa kegiatan. “Tapi tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rina, Senin (23/3).

Rina mengungkapkan, ada empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov yang dilakukan penjadwalan ulang. Yakni Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp14 miliar, Badan Pendapatan Daerah Rp20 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp23,76 miliar, serta Dinas Kesehatan Rp50 miliar.

Ia mengatakan, beberapa kegiatan dijadwal ulang antara lain menggeser bantuan sosial tidak direncanakan, pengadaan lahan di Ciputat, serta menjadwal kembali pembayaran premi asuransi penerima bantuan iuran. “Selain itu, menunda kegiatan pengelolaan gedung serta penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi. Intinya program dan kegiatan yang bisa kita pindah,” terangnya.

Kata dia, seluruh penambahan dana TT itu memang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19. Bahkan, apabila situasi terus memburuk, akan dilakukan kembali penambahan dana TT. “Kita lakukan lagi rescheduling terhadap beberapa program. Mau tidak mau, suka tidak suka karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan sudah KLB (kejadian luar biasa-red). Pemprov hadir untuk itu. Pak Gubernur sangat konsen untuk penyelamatan dulu,” ujar mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini.

Terpisah, Plt Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, sebagai bentuk dukungan untuk penanganan virus corona, Pemprov melakukan pergeseran anggaran. “Premi BPJS Kesehatan kan tidak jadi naik jadi dialokasikan ke sana (dana TT-red). Ada juga bansos tidak terencana,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, belum ada rencana pergeseran anggaran untuk infrastruktur. Saat ini, anggaran yang sudah digeser dinilai masih mencukupi untuk penanganan Covid-19. “Tapi tidak tahu juga kalau corona semakin berkembang,” terang pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten ini.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan perubahan terhadap sejumlah regulasi. Khususnya berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2020, bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten kota, jaminan kesehatan bagi masyarakat, dan standar satuan harga dalam rangka menangani wabah Covid-19 di Provinsi Banten.

Sejumlah regulasi yang telah ditandatangani sejak Jumat (20/3), merupakan tindaklanjut dari hasil rapat terbatas (ratas) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kamis (19/3) lalu yang dilanjut rapat terbatas (ratas) WH keesokan harinya.

Beberapa regulasi itu antara lain Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, Pergub Banten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2020 dan Pergub Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Banten.

Selain mengubah sejumlah regulasi, telah dikeluarkan juga Surat Edaran kepada bupati walikota se-Provinsi Banten dengan Nomor 440/760-Dinkes/2020 Tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Dalam Rangka Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten. Dengan adanya perubahan sejumlah regulasi ini, penanganan pencegahan Covid-19 di kabupaten/kota se-Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik tanpa melanggar aturan.

GESER Rp20 MILIAR

Langkah cepat pun diambil Pemkot Serang untuk penanganan covid-19. Pemkot Serang bersama DPRD bersepakat menggeser anggaran sebesar Rp20 Miliar.  Walikota Serang Syafrudin mengatakan, pihaknya melakukan berbagai langkah untuk pencegahan wabah virus korona di Kota Serang. Salah satunya, menggeser alokasi APBD sebesar Rp20 miliar. “Kurang lebih Rp20 Miliar, itu dari dana pergeseran,” ujarnya usai menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Kerja Walikota Serang, Senin (23/3).

Syafrudin mengungkapkan, alokasi anggaran dibagi ke beberapa keperluan, seperti penambahan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Kota Serang. Penambahan ini sejalan dengan peralihan pasien umum dari RSUD Banten. “RSUD Kota Serang jadi RS rujukan pasien umum dari RSUD Banten. Karena RSUD Banten, khusus nanganin Corona,” terangnya.

Selanjutnya, kata Syafrudin, untuk pembelian alat pelindung diri (APD) petugas kesehatan, cairan disinfektan, masker, dan kebutuhan lain. “Untuk APD saja, berdasarkan hitungan Dinkes (Dinas Kesehatan-red) sekitar Rp1 miliar. Belum lainnya,” katanya.

Senada dikatakan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Katanya, alokasi dana Rp20 Miliar berasal dari beberapa OPD. Namun, sebagian berasal dari Dinkes. “Kita sepakat bahwa Pemkot menindaklanjuti, bersama seluruh Forkominda sepakat penanganan wabah korona dilakukan bersama-sama,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi meminta Pemkot Serang segara mencairkan anggaran pergeresaran sebesar Rp20 miliar. Penanggulangan wabah virus korona harus segera dilakukan. “Jangan menunggu KLB (kejadian luar biasa-red). Ya harus cepat. Nanti besok (hari ini-red) saya cek. Kalau enggak, langkah pencegahannya mana?” terangnya.

Kata dia, pergerseran anggaran yang dilakukan Pemkot Serang bertujuan penanganan pencegahan. Termasuk, penyediaan cairan disinfektan untuk penyemprotan gedung perkantoran, tempat ibadah, yang berada di kota Serang. “Saya meminta dianggarkan penyemprotan berapa ratus ribu liter,” tandasnya. (nna-fdr/air/ags)