Data Amburadul, Banyak Warga Miskin Tak Dapat BST Covid-19

Ratusan warga Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, yang terdaftar sebagai penerima bantuan terdampak Covid-19 mengantre untuk menerima bantuan di aula STIA Banten, Cinanggung, Kota Serang, Jumat (12/6).

SERANG – Data penerima bantuan sosial tunai (BST) bagi warga terdampak Covid-19 di Provinsi Banten masih amburadul. Warga yang seharusnya layak menerima BST tidak terdata, sementara warga yang ekonominya mapan malah tercatat sebagai penerima. Selain itu, ada juga warga yang sudah meninggal dunia juga tercatat sebagai penerima BST.

Kekacauan data penerima BST itu memicu protes warga di mana-mana. Kepala desa menjadi sasaran aksi warga yang mempertanyakan proses pendataan dan penyaluran BST.

Di Kota Cilegon, sejumlah persoalan yang muncul antara lain warga yang telah meninggal dunia masih terdata sebagai penerima bantuan. Kemudian, terjadi kesalahan penulisan nama lengkap penerima dan penulisan nomor induk kependudukan (NIK).  “Nomor induknya itu kebanyakan, terus diarahin ke kecamatan,” ujar salah satu penerima Jubaidah saat ditemui di Kantor Pos Kota Cilegon, Jumat (12/6).

Pengiriman sejumlah surat pemberitahuan pengambilan bantuan juga ada yang salah alamat yang mengakibatkan banyak warga sebagai penerima bantuan tidak menerima informasi itu. Nita dan Viki Dwi Saputra di antaranya. Ia baru tahu mendapatkan surat pemberitahuan setelah proses penyaluran tahap pertama selesai.  “Makanya telat Pak, baru diambil sekarang,” ujar Viki.

Di Kabupaten Lebak, penyaluran BST diwarnai protes oleh warga yang tidak menerima BST. Padahal, mereka mengaku layak untuk menerima BST lantaran tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah baik PKH maupun bantuan lainnya.

“Saya tidak kebagian BST. Saya belum pernah mendapat bantuan apa pun dari pemerintah. Padahal, rumah saja saya tidak punya. Suami saya juga dirumahkan dari kantornya,” ujar Siti warga Kampung Babakan Kalapa, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar.

Dia mengaku kecewa tidak menerima BST karena banyak warga yang ekonominya mapan mendapatkan bantuan BST. Ia mengaku sudah mendatangi kantor desa dan Dinas Sosial Lebak untuk mempertanyakan bantuan yang per bulan Rp600 ribu selama tiga bulan. “Saya mengabdi ke desa sudah berpuluh-puluh tahun sebagai kader posyandu. Tapi setiap ada program bantuan dari pemerintah belum pernah dapat. Apalagi di tengah pandemi Covid ini sangat terasa bagi saya,” katanya kesal.

Hal senada dialami Ade Mulyana warga Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Ia juga mengaku tidak mendapatkan BST Covid-19 karena data yang dipergunakan masih yang lama. Namun setelah mengadu kepada pihak desa baru dirinya bisa mendapatkan bantuan. “Awalnya enggak dapat, alasannya karena menggunakan data lama. Makanya kita sempat komplain ke desa, sebelum akhirnya dapat bantuan,” katanya.

Muhamad Nurdin, warga Kecamatan Cadasari, mengaku risih ketika mengambil bantuan Rp600 ribu karena berdesak-desakan. “Dibilang takut ya takut, kan banyak orang waktu ngambilnya. Harusnya bantuan disampaikan ke rumah masing-masing oleh petugas. Kalau ramai-ramai, kalau kena corona gimana?,” katanya.

Mahdum, warga Kecamatan Koroncong, mengatakan, selain berdesakan pengambilan bantuan  juga menunggu lama. “Sebaiknya kalau bisa jangan ramai-ramai atau difokuskan di satu tempat. Kenapa enggak pegawai desa atau pegawai kecamatan yang nganterin. Kalau repot, kenapa enggak ke rekening pribadi saja biar enggak ramai-ramai gitu,” katanya.

KESALAHAN DATA

Di Kota Serang, salah seorang pegawai kelurahan yang enggan disebutkan namanya mengaku memang banyak kesalahan nama data penerima manfaat bantuan yang digulirkan Pemprov Banten ini. “Nama penerima di buku rekening yang dibikin oleh Dinsos Provinsi salah dengan KTP. Akibatnya dibalikin oleh panitia dan warganya disuruh ke kelurahan bikin surat keterangan lagi,” ujarnya.

Ia mengaku sudah menandatangani beberapa surat keterangan yang nama di KTP dengan buku rekeningnya berbeda. “Kasihan warganya sudah antre panjang disuruh bolak balik,” lirihnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Plt Sekretaris Dinsos Provinsi Banten Budi Darma mengatakan, data yang diperolehnya berasal dari kabupaten kota. Verifikasi yang dilakukan Dinsos Provinsi Banten hanyalah berupa alamat, NIK, dan dobel penerima. “Kalau nama, kami tidak ganti,” ujarnya. Kata dia, pemerintah kabupaten kota juga biasanya mendapatkan data dari kelurahan desa. Pihaknya juga merapikan ratusan ribu data dari mereka.

Dihubungi terpisah Sekretaris Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Handa, mengatakan, sebanyak 400 warga mendapat BST. Dalam pencairan BST di kantor desa dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak. (bam-dib-nce-nna/alt)