Data BPJS Kesehatan Diduga Bermasalah, Anak Dewan Masuk Daftar PBI

SERANG – Data penerima bantuan iuran (PBI) yang biayanya ditanggung APBD Kota Serang diduga tidak valid. Bahkan anak anggota DPRD Kota Serang masuk sebagai salah satu penerima manfaat.

Padahal di lapangan masih banyak ditemukan warga miskin yang tidak masuk dalam pendataan PBI. Sementara, PBI BPJS Kesehatan yang biayanya di-cover APBD Kota Serang memang diperuntukan bagi warga miskin.

“Pemerintah melalui APBD membayar PBI untuk masyarakat miskin. Tapi fakta di lapangan banyak orang yang mampu masuk dalam program PBI. Buktinya anak saya masuk,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/12).     

Pujiyanto juga menemukan anak anggota Dewan lainnya yang juga masuk sebagai penerima PBI. “Anggota saya sesama Dewan dan anaknya punya tunggakan, tapi enggak punya kartu. Anak satunya lagi dan istrinya malah masuk dalam PBI,” cetus politisi NasDem ini.

Ia menduga ada ketidakberesan dalam pendataan BPJS Kesehatan yang iurannya di-cover pemerintah. “Saya menduga banyak mafia data pada BPJS Kesehatan. Makanya besok (hari ini-red) kami panggil pihak BPJS-nya,” ujar Pujiyanto.

Komisi II DPRD Kota Serang akan melakukan klarifikasi tersebut pada pihak BPJS Kesehatan. “Saya akan meminta mereka membuktikan anggaran itu dikemanakan. Ini uang pemerintah tapi masyarakat tidak merasakan. Ini seolah-oleh untuk mengejar target tapi nama dimasuk-masukan saja,” katanya.

Kata Pujiyanto, jika pendataan yang tidak valid ini lebih dari lima persen ada dugaan kesengajaan. “Sangat tidak logis dan kalau margin errornya lima sampai di atas 10 ini direncanakan dan melanggar hukum. Kita juga melakukan investigasi untuk mengecek keseluruhan data PBI di Kota Serang,” cetusnya.

Pada APBD 2020, Pemkot Serang telah menganggarkan sebesar Rp11,8 miliar untuk kuota sebanyak 42 ribu jiwa. Alokasi tersebut dilakukan sebelum pemerintah pusat memutuskan kebijakan kenaikan tarif BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Ikbal mengatakan, pemberian layanan kesehatan ada tiga kategori, yakni dari pemerintah pusat, provinsi dan kota. “Kalau kota, kita ada 42 ribu meskipun ada perubahan harga, insyallah pimpinan daerah akan fokus tidak mengurangi jumlah kepesertaan, artinya tidak mengurangi jumlah (PBI),” katanya.

Ikbal meyakini alokasi untuk 42 ribu PBI tepat sasaran yang peruntukannya untuk warga tidak mampu. Namun, Ikbal mengatakan tidak memiliki otoritas untuk menyatakan warga tidak mampu. “Yang menyatakan tidak mampu atau tidak, bukan Dinas Kesehatan (Dinkes) tapi Dinas Sosial (Dinsos),” katanya.

Menurutnya, jika ada temuan ketidakvalidan data bisa diklarifikasikana langsung ke Dinsos. Kata Ikbal, pihaknya hanya menggunakan data untuk PBI dari Dinsos. “Begitu datang data, klarifikasi Dinsos oke, baru kita masukin usulannya melalui Dinkes. Baru uang itu (untuk PBI) kita luncurkan ke BPJS untuk mendapat pelayanan,” ujarnya.

Ikbal kembali menegaskan bahwa, pihaknya tidak memiliki otoritas untuk memberikan penilaian orang mampu atau tidak mampu. “Karena emang aturannya begitu. Kalau sudah dikatakan miskin sama Dinsos, itulah data yang kita gunakan. Makanya jika terjadi seperi itu (data tidak valid), klarifikasinya ke Dinsos. Kan otoritasnya mereka, bukan kita,” cetusnya. (ken/air/ags)