Data Kemiskinan di Kota Cilegon Simpang Siur

Kepala Bappeda Cilegon Ratu Ati Marliati (dua dari kanan), Kepala Dinsos Cilegon Abadiyah (tiga dari kanan), dan Kepala DKCS Cilegon Soleh (kiri) memimpin rapat pendataan angka kemiskinan Kota Cilegon di ruang rapat Bappeda Cilegon, akhir pekan lalu.

CILEGON – Sebanyak 3.000 kepala keluarga (KK) di Kota Cilegon terverifikasi sebagai kategori keluarga miskin. Kondisi itu berbeda dengan data kemiskinan yang dimiliki Pemkot Cilegon, yakni sebanyak 11.537 KK.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cilegon Ratu Ati Marliati menduga, pemerintah pusat memiliki keriteria penilaian tersendiri sehingga hanya 3.000 KK saja dari Cilegon yang dinyatakan keluarga miskin. “Oleh pusat disaring lagi lah ibaratnya,” kata Ati, akhir pekan lalu.

Untuk memastikan dan mengetahui jumlah keluarga miskin sebenarnya yang ada di Cilegon, pihaknya melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) akan melakukan pencacahan ulang. “Kami (Bapedda) hanya urusan anggaran saja. Untuk menentukan anggaran, harus disinkronkan dengan data. Leading sector-nya kan Dinsos, jadi data akuratnya ada di Dinsos,” imbuhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Program Penanganan Fakir Miskin, seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah. “Kalau memang warga Cilegon yang masih merasa dirinya miskin, silahkan laporkan kepada kelurahan setempat. Enggak usah menunggu dicacah,” ujar Ati.

Sementara itu, Kepala Dinsos Cilegon Abadiyah menyatakan, sebanyak 13.882 KK yang diajukan Cilegon ke pusat masuk kategori rentan miskin. “Jadi begini, kemiskinan ada empat kategori, yaitu sangat miskin (desil I), miskin (desil II), hampir miskin (desil III), dan rentan miskin (desil IV). Desil I dan II masuk kategori di bawah garis kemiskinan. Nah, Cilegon itu masuk desil IV, tidak ada yang desil I atau II,” ucapnya.

Angka kemiskinan di Cilegon, kata Abadiyah, sebenarnya mengalami penurunan. Tahun 2015 berada di desil III mencapai 11.537 KK, sekarang tinggal 8.926. Namun, Dinsos akan mencacah ulang untuk pemutakhiran data agar penyaluran bantuan nanti tepat sasaran. “Bisa saja tahun lalu miskin, tiba-tiba dapat warisan dan menjadi kaya. Orang seperti itu kan sudah tidak boleh mendapat bantuan karena sudah tidak miskin,” tandas Abadiyah. (Andre AP/RBG)