Data PBI Tak Valid, BPJS Kesehatan Terima Data dari Dinas Sosial

SERANG – Soal data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kota Serang ada yang tidak valid, Kepala Bidang Penjamin Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Serang Sri Wahyuni memastikan bahwa BPJS Kesehatan hanya menerima data kepesertaan. Jika ada pemerintah daerah (pemda) yang mendaftarkan masyarakat ikut program BPJS Kesehatan, datanya bersumber dari Dinas Sosial dan anggarannya dari Dinas Kesehatan.

“Data yang dari Dinas Sosial ini yang diberikan ke BPJS. Kami berharap verifikasi validasi data itu ada di Dinsos harus sesuai tupoksi. Karena kan kami sifatnya hanya menerima data yang diusulkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (5/12).

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPRD Kota Serang memanggil Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPJS Kesehatan Cabang Serang di gedung DPRD Kota Serang, Rabu (4/12). Dari pertemuan itu terungkap ada data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kota Serang yang tidak valid.

Karena itu, DPRD merekomendasikan verifikasi ulang data agar iuran yang dibiayai APBD sesuai peruntukannya. “Kami melakukan pemanggilan OPD terkait dan BPJS sebagai bentuk reaksi kami karena terjadi kesalahan data untuk PBI,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiayanto usai pertemuan.

Pemanggilan dilakukan sebagai bentuk fungsi Dewan dalam melakukan pengawasan kinerja Pemkot. “Dinsos akui telah terjadi kesalahan pendataan PBI masyarakat miskin, dan mereka menyatakan untuk mendata ulang,” kata Pujiyanto.

Dari penjelasan yang diterima, Pujiyanto mengatakan, tidak ada unsur kesangajaan yang dilakukan Dinsos. Apalagi tim verifikasi yang dimiliki Dinsos hanya 40 orang. “Sudah terjawab dengan gamblang dan sudah diakui salah. Ini akan jadi bahan evaluasi agar tidak kembali melakukan kesalahan,” cetusnya.

Kepala Dinsos Kota Serang Mochammad Poppy Nopriandi mengatakan, telah saling mengecek bersama data PBI yang menjadi bagian pemetintah pusat, provinsi dan kota. “Kita juga bahas solusi menyelesaikan soal adanya karut-marut orang yang seharusnya mendapatkan hak BPJS tapi tidak mendapatkan kartu dan ada yang tidak berhak mendapatkan BPJS PBI tapi mendapatkan kartu,” katanya.

Poppy tidak mengelak ada kesalah input data PBI. Akibatnya, ada beberapa nama warga yang semestinya tidak mendapat bantuan, tetapi justeru mendapatkan. Dia berdalih kesalahan tersebu lantaran tenaga untuk melakukan verifikasi data terbatas.

Kata dia, secara ideal verifikasi penerima manfaat bantuan dari pemerintah dilakukan empat kali dalam setahun. “Relawan kami yang melakukan verifikasi data PBI itu hanya ada 40 orang dan harus melakukan verifikasi sebanyak 42.000 dan itu kan sangat repot,” ujarnya.

Pihak Dinsos akan melakukan verifikasi ulang akan tidak kembali salah data dan para penerima manfaat sesuai dengan kriteria. “Contoh kemarin kita melakukan verifikasi terhadap 10.000 PBI, kita menemukan 340 orang yang tidak berhak layak,” katanya.

Dari temuan tersebut, Poppy memperkirakan ada sekita tiga persen data yang masih tidak sesuai peruntukan. “Tapi ini bukan kesengajaan, dan kita akan coret untuk tahun depan tidak kita ikut sertakan,” katanya.
Kata Poppy, untuk 2020 ada sebanyak 42 ribu penerima manfaat. Pihaknya baru melakukan verifikasi sebanyak 38.376. “Nanti setiap triwulan verifikasi lagi karena kan data itu dinamis ada orang yang meninggal dan lainnya,” kata Poppy.

Kepala Dinkes Kota Serang Ikbal juga tidak mengelak ada kesalahan input data setelah dicek bersama. Namun, pihaknya hanya sebagai pengguna data. “Yang menyatakan mampu tidak mampu otoritasnya ada di Dinsos. Saya pengguna data yang masuk ke kita dan itu yang dibayar berdasarkan anggaran yang kita miliki,” katanya. Karena dianggap ada sasaran yang kurang tepat, lanjut Ikbal, maka sepakat akan dilakukan verifikasi ulang oleh dinas terkait. “Kalau kita tugasnya kan membayar, data yang masuk karena haknya membayar orang yang tidak mampu,” ujarnya.

Ikbal mengatakan, untuk PBI BPJS Kesehatan 2019 ada sebanyak 42 ribu penerima manfaat. “Yang sudah dibayar 38 ribu lebih, jadi masih ada sisa tiga ribuan bagi masyarakat tidak mampu, dan masih ada waktu beberapa minggu lagi Desember ini,” katanya.

Sedangkan untuk PBI 2020, pihak Dinkes masih mengalokasikan kuota sebesar 42 ribu jiwa. Namun, karena dialokasikan Rp11,5 miliar sebelum ada kenaikan tarif, kekurangannya akan dialokasikan melalui anggaran perubahan. (Aas/Ken Supriyono)