Ketua Panitia Deklarasi 2019 Ganti Presiden Sudrajat Syahrudin menunjukkan surat izin deklarasi dari pihak Kenadziran Sultan Maulana Yusuf saat konferensi pers di Ponpes Modern Al Islam, Cipocokjaya, Kota Serang, Senin (6/8).

SERANG-Meski tidak mendapatkan izin menggunakan Alun-alun Barat, Kota Serang, sejumlah masyarakat tetap melakukan Deklarasi #2019 Ganti Presiden. Panitia memilih lapangan Kenadziran Sultan Maulana Yusuf, Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sebagai tempat deklarasi.

Panitia mengaku mengantongi izin dari kenadiran dengan surat Nomor 008/B/KSMY/VII/2018, tertanggal 29 Juli 2018, yang ditandatangani Ketua Kenadziran Sultan Maulana Yusuf Banten KH Tb Romli Ma’mun Isa. Dalam surat tersebut tertulis izin penggunaan tempat kepada panitia yang dilaksanakan pada Jumat (10/8) pukul 13.00 WIB.

Ada tiga catatan yang diberikan pihak kenadziran; pertama, panitia agar menjaga aset kenadiran; kedua, menjaga keamanan dan ketertiban; ketiga, membersihkan lokasi setelah acara.

Ketua Panitia Sudrajat Syahrudin membenarkan pemindahan acara. “Deklarasi tetap dilaksanakan,” katanya saat konferensi pers di aula Pondok Pesantren Modern Al-Islam, Cipocokjaya, Kota Serang, Senin (6/8).

Pemindahan lokasi deklarasi ke Kenadziran Sultan Maulana Yusuf karena historis. Panitia ingin menangkap semangat Sultan yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman di Banten. “Kita semua tahu bahwa Sultan Maulana Yusuf adalah pejuang Islam di Banten, ini patut diteladani,” kata pria yang akrab disapa Ajat itu.

Atas izin yang diberikan kenadziran, Ajat mengatakan, tidak perlu mengurus izin ke Pemkot Serang. Sebab, kenadziran bukan organisasi di bawah sub-koordinat Pemkot. “Ini sama sekali tidak perlu izin Pemda. Mereka (pihak kenadziran-red) berdiri sendiri,” ujarnya.

Ajat meminta Polri dan TNI menjadi pengadil yang netral, mengayomi, dan melindungi semua kelompok. “TNI Polri harus berdiri tegak lurus di atas semua golongan,” kata Ajat.

Sekretaris Panitia Ridwan menambahkan, acara akan dihadiri Neno Warisman, Ahmad Dani, Mardani Alisera, dan MS Kaban. Ia mengatakan, digelarnya deklarasi itu karena menginginkan ada calon pemimpin terbaik dari yang terbaik.

Dihubungi terpisah, Ketua Majelis Pondok Salafiah (MPS) Banten Matin Sarkowi mengatakan, deklarasi tidak memengaruhi suara Jokowi di Banten. “Itu hanya sebagian kecil saja. Kita tahu siapa mereka,” ujarnya.

Matin menilai, deklarasi bertendensi politis dan tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Itu tidak menarik untuk pendidikan politik. Kita tahu seperti apa, arahnya ke mana,” katanya. Ia tidak menampik, MPS yang dipimpinnya memberikan dukungan kepada Jokowi untuk kembali maju pada Pemilu 2019. Kata dia, sejak 2014, MPS bersama Bintang Wali Sembilan sudah mendukung Jokowi. “Kita berjuang agar santri ada di ingatan negara dan faktualnya negara di bawah kepemimpinan Pak Jokowi hadir,” katanya.

Asda II Pemkot Serang Moch Poppy Nopriadi mengatakan, Pemkot Serang menolak permohonan izin penggunaan Alun-alun Barat karena ada kegiatan paskibra dalam rangka persiapan pelaksanaan HUT ke-73 RI dan kirab obor Asian Games.

“Agar tak mengganggu rangkaian acara HUT Kota Serang, jadi kami tidak memberikan izin,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang W Hari Pamungkas mengatakan, penolakan izin penggunaan Alun-alun Barat tidak hanya untuk panitia deklarasi, tapi semua pihak. Selain penolakan izin di alun-alun, Pemkot tidak memberikan izin bagi acara deklarasi di Stadion Maulana Yusuf lantaran lokasi tersebut juga masuk agenda rangkaian acara Asian Games.

Ia menegaskan, penolakan itu tidak ada kaitannya dengan politik. “Agenda acaranya sudah jelas, jangan dikaitkan ke politik. Semua pihak dimohon kebesaran hatinya,” tuturnya. (ken/nna/alt/ira)