Delapan BUMD Banten Belum Mampu Bagi Dividen Sesuai Target

SERANG – Delapan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Banten belum mampu memberikan dividen yang ditargetkan Pemprov sejak 2017 lalu. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, sejak 2017 hingga saat ini target pembagian laba BUMD belum mencapai target.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, jumlah anggaran yang sudah digelontotkan Pemprov untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp856 miliar. “Sejak 2017 belum ada yang mencapai target,” ujar Opar saat rapat koordinasi dengan perusahaan daerah Provinsi Banten terkait target penerimaan laba di kantor Bapenda Provinsi Banten, KP3B, Selasa (22/10).

Opar menjelaskan, Pemprov sudah memberikan penyertaan modal ke Banten Global Development (BGD) senilai Rp649,5 miliar, Jamkrida Rp51 miliar, dan Bank bjb Rp130,14 miliar. Kemudian, BPR Kerta Raharja Rp15 miliar, BPR Serang Rp15 miliar, BPR Berkah Rp300 juta, BPR Warung Gunung Rp900 juta, dan lembaga keuangan mikro lainnya Rp26 miliar.

Ia memaparkan, pada 2016 lalu, dividen yang diterima Pemprov sebesar Rp50 miliar. Kemudian pada 2017, dari target dividen Rp52 miliar realisasinya Rp49,9 miliar. “Tahun 2018 dari target Rp54,64 miliar realisasinya Rp51,6 miliar. Sedangkan tahun ini dari target Rp55,3 miliar, realisasinya baru Rp52,3 miliar,” terangnya.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, saat ini, kemandirian fiskal Pemprov mencapai 60 persen dan menduduki peringat kedua terbesar se-Indonesia. Selama ini, sumber pendapatan Pemprov memang paling besar dari pajak daerah. “Tapi bukan hanya pajak, ada juga retribusi dan laba dari badan usaha daerah,” tuturnya.

Kata dia, apabila melihat realisasi dividen yang kerap tak mencapai target, Pemprov memang akan lakukan evaluasi. Pemprov berharap BUMD melakukan upaya-upaya bisnisnya.

“Tapi kita juga bisa meng-cross dari faktor-faktor sosial yang tidak saja berbentuk uang yang berdampak pada kehidupan ekonomi kerakyatan, itu kita hitung sebagai kapital keuntungan,” terang Al. Misalnya Jamkrida, apabila ada penjaminan usaha yang berjalan, walaupun dividennya sedang saja, tapi ada nilai tambah lain karena mengiatkan sektor ekonomi kerakyatan. “Dapat nilai tambah sosial dari itu,” tuturnya.

Al juga meminta antar BUMD melakukan komunikasi dan koordinasi. BUMD diminta saling mengisi bukan meniadakan. Ia mencontohkan Bank bjb dengan Bank Banten. Meskipun di sisi bisnis kompetititf, tapi tetap harus saling mengisi dan mendukung.

Ia mengatakan, Gubernur Banten menitipkan mandat kepada para direksi yang mendapatkan amanah di sektor bisnis untuk dijaga betul. “Agar apa yang dilakukan pertanggungjawaban dunia dan akhirat,” tutur Al. (Rostinah)