Dengar Aspirasi, Komisi V Terima Audiensi PDUI

DPRD Provinsi Banten

DPRD Provinsi Banten

SERANG – Sebagai wujud nyata fungsi DPRD Provinsi Banten, Komisi V DPRD Banten menerima permohonan audiensi dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Cabang Banten. Audiensi dilakukan di ruang Komisi V DPRD Banten, Senin (22/2/2016).

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Yoyon Sujana mengatakan, audiensi tersebut membicarakan petisi penolakan program Dokter Layanan Primer (DLP) yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Undang Undang No 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

“Intinya soal DLP, tapi ada juga aspirasi lain dari para dokter, tadi sudah saya sampaikan, nanti akan kita undang Dinkes Provinsi Banten, untuk membicarakan hal tersebut bersama para dokter,” paparnya, Senin (22/2/2016).

Sementara itu, Ketua Umum PDUI Banten, Dr. H. Raden Furqon, mengatakan, sebagian besar dokter di Indonesia jadi resah termasuk mahasiswa kedokteran dan para orangtua yang menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran.

“Sebab dengan program tersebut, dokter umum setelah menempuh pendidikan kedokteran dasar selama lima tahun dan internship satu tahun harus menempuh pendidikan spesialis DLP selama dua sampai tiga tahun, sehingga total dokter umum akan menempuh pendidikan selama delapan sampai sembilan tahun,” paparnya.

Menurut Furqon, ini dinilai sangat mendzalimi para dokter dan calon dokter, juga memberatkan orangtua yang membiayai pendidikannya karena akan memakan waktu yang panjang dan biaya yang sangat mahal.

Masih menurut keterangan Furqon, adanya program DLP karena tingginya angka rujukan pasien dari fasilitas layanan primer ke rumah sakit karena kurangnya kompetennya dokter yang selama ini melayani masyarakat. “Sedangkan dari analisa kami, tingginya rujukan bukan karena tidak kompetennya dokter, tapi kurangnya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan pertama seperti Puskesmas,” kata Furqon. (Humas DPRD Provinsi Banten/ADVERTORIAL/Bayu)