SERANG – Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengaku menerima banyak ‘titipan’ nama-nama calon pejabat eselon III dan IV Pemprov Banten. Dinas yang paling banyak menjadi tujuan usulan nama-nama calon pejabat tersebut salah satunya adalah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten.

Asep mengakui ada pejabat eselon III dan IV yang menitipkan nama-nama kepada dewan. “Ya ada lah. Tapi kan kita juga, itu normatif. Ekspektasi masyarakat kan boleh. Jangan kan nanya, wong ke dukun saja banyak pejabat yang meminta jabatan segala macam. Bukan hal yang aneh dalam konteks tata kelola pemerintahan itu,” terang Asep Rahmatullah kepada wartawan usai mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baiturrahman Mapolda Banten, Selasa (27/1/2015).

“Banyak yang mintanya ke Samsat semua. Ya, banyak lah. Tapi kan kita nggak bisa. Tapi kita kan nggak boleh mengintervensi, mengusulkan boleh,” terang dia.

Ditanya mengenai upaya intervensi dewan untuk menempatkan pejabat-pejabat pada ‘dinas gendut’, Asep mengatakan, bahwa dewan hanya memberi masukan saja. “Tapi kan kewenangannya ada di eksekutif. Kita ini kan penyelenggara daerah. Kalau kita ngusulin boleh dong. Urusan dipakai atau tidak ya namanya ngusulin. Kalau dipakai ya syukur, nggak ada intervensi,” paparnya.

Ditanya dasar usulan nama-nama yang menempati jabatan di Pemprov Banten, Asep menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan nama-nama calon pejabat lantaran dewan memiliki penilaian ada beberapa SKPD yang buruk kinerjanya. “Bahwa eselon II itu mitra kerja kita. Kita ini kan fungsi pengawasan, jadi tahu dinas mana yang jelek,” kata dia.

Mengenai keberadaan ‘Baperjakat swasta’ yang kerap mendatangi Kepala SKPD untuk memasukkan nama-nama, Asep menampik keberadaannya. “Itu kan hanya bagian dari asumsi. Buktikan itu jangan sekadar ngomong. Atas dasar kekecewaan itu ngomong ada Baperjakat segala macem, walau pun saya denger,” ujarnya.(Wahyudin)