Dewan: Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Harus Tepat Sasaran

0
584 views
RUMAH REYOT MANIAH: Maniah (80) berada di dalam rumahnya yang reyot dan memprihatinkan di lingkungan Ciranjang, Kelurahan Sawahluhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Senin (27/2). FOTO: QODRAT/RADAR BANTEN

SERANG – DPRD Kota Serang mendorong Pemkot untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan. Namun, jangan sampai alokasi anggaran itu tidak tepat sasaran.

Ketua DPRD Kota Serang Subadri Usuludin menyesalkan adanya masyarakat miskin di Kota Serang yang tak tersentuh bantuan pemerintah. “Alokasi anggaran itu harus tepat sasaran,” tandas Subadri, Selasa (28/2).

Kata dia, apabila tak tepat sasaran maka anggaran yang dikucurkan Pemkot selama ini untuk penanggulangan kemiskinan akan sia-sia. Dampaknya, angka kemiskinan bukannya berkurang, tapi justru terus bertambah setiap tahun.

Politikus Partai Golkar ini meminta Pemkot melalui organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing untuk mendata masyarakat miskin dengan tepat by name by address. Setiap tahun, program penanggulangan kemiskinan itu juga harus dievaluasi.

“Kalau memang tak berdampak baik, programnya diganti dengan yang lebih baik,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Cipocokjaya ini. Ia juga meminta, penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadikan orang sebagai sasaran, tapi tempat tinggal dan sanitasi juga menjadi hal yang penting.

Subadri mengatakan, melalui Komisi II DPRD Kota Serang, Dewan akan melakukan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan yang dianggarkan Pemkot. Sementara, melalui Badan Anggaran, pihaknya akan mendorong pengalokasian anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Dengan begitu, angka kemiskinan di ibukota Provinsi Banten ini dapat turun.

Tahun ini, Pemkot menggelontorkan Rp51,07 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Djoko Sutrisno menyatakan, anggaran itu terdiri atas enam program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan yang tersebar di sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Serang.

Kesembilan OPD tersebut, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, serta Dinas Pertanian. Alokasi paling besar terdapat pada program kesehatan, yakni Rp30,45 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang merilis, pada 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 36.180 jiwa. Dalam setahun, jumlahnya naik mencapai 4.010 jiwa, yakni menjadi 40.190. Padahal, BPS Kota Serang mencatat, jumlah penduduk miskin ini pernah mengalami penurunan 520 jiwa dari 2013 ke 2014. Jumlah warga miskin di 2013, yakni 36.700 jiwa. Diketahui, saat ini jumlah penduduk Kota Serang mencapai 625.307 jiwa. (Rostina/Radar Banten)