Dewan Desak Tutup Total Diskotik

0
1.579 views
Suasana hearing antara Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Cilegon bersama Disparbud, DPM PTSP, dan Dinas Satpol PP Kota Cilegon, Senin (11/1).

Hotel dan Restoran Hanya Jadi Kedok

CILEGON – Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin mendorong Pemkot Cilegon untuk bersikap tegas terhadap tempat hiburan malam berupa diskotik dengan cara menutup selamanya tempat tersebut.

Hasbudin menilai selama ini pemerintah tidak bersikap tegas karena penutupan dilakukan hanya sementara, padahal selama ini tidak ada izin tentang penyelenggaraan aktivitas hiburan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, saat hearing perwakilan pemerintah menjelaskan tidak ada peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur keberadaan diskotik.

“Bicara diskotik dan sejenisnya kalau memang faktanya ada dan pemerintah tidak pernah mengizinkan, ya lakukan tindakan tegas, penutupan selamanya,” ujar Hasbudin usai hearing bersama Satpol PP Kota Cilegon, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Cilegon, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Cilegon, Senin (11/1).

Menurut Hasbudin, jangan sampai upaya penutupan sementara menjadi ajang transaksional oleh oknum-oknum tertentu.

“Hanya ditutup sementara, seminggu atau sehari dua hari selanjutnya dibuka lagi, ini hanya membuka proyek bagi orang lain,” ujar Hasbudin.

Ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tak menutup selamanya tempat yang kerap menjadi lokasi peredaran minuman keras (miras) tersebut, karena tidak ada satu pun payung hukum yang menaungi.

Kata Hasbudin, selama ini diskotik maupun tempat hiburan malam lain seperti karaoke beroperasi dengan kedok hotel atau restoran. Hotel dan restoran hanya menjadi alasan demi mengantongi perizinan, sedangkan aktifitasnya, pelayanan utama lebih didominasi oleh hiburan malam, bukan layanan hotel maupun restoran.

“Banyak, contohnya Dinasty, New LM, Regent juga seperti itu. Saya rasa masyarakat juga kalau nyebut Dinasty bukan hotel, tapi ke hiburannya itu,” ujarnya.

Untuk itu, ia menilai menyikapi tempat hiburan malam bergantung pada sikap kepala daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mamat Slamet pun mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk tempat hiburan malam.

Mamat membenarkan jika tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang tempat hiburan malam seperti diskotik karena itu selama ini pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi.

Disinggung soal penutupan, Mamat menilai hal itu menjadi kewenangan Satpol PP Kota Cilegon sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penegak Peraturan Daerah, serta DPM PTSP selaku OPD yang mengeluarkan izin.

“Tempat hiburan sama sekali tidak ada rekomendasi, karena kita tidak sama sekali merekomendasi, tentu saja dinas perizinan (yang menutup) karena dinas perizinan yang mengeluarkan izin,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Cilegon Juhadi M Syukur enggan memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Ditemui usai hearing Juhadi enggan berkomentar.

Sedangkan Kepala DPM-PTSP Kota Cilegon Wilsatri menjelaskan, aturan teknis diatur oleh dinas teknis, dalam hal ini menurutnya Disparbud Kota Cilegon.

Karena itu ia menyerahkan sepenuhnya ikhwal regulasi kepada Disparbud. “Ketegasan itu ada di dinas teknis, sedangkan perizinan membuat izin sesuai dengan apa yang sudah direkomendasikan oleh dinas teknis,” ujarnya. (bam)