SERANG – DPRD Banten melalui Komisi IV menindaklanjuti aspirasi masyarakat pesisir yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19. DPRD meminta pelaku industri di Banten membantu pemerintah melakukan pemulihan ekonomi daerah.
Tindak lanjut Komisi IV diawali dari Kota Cilegon, sejumlah anggota Komisi IV melakukan pengawasan ke sejumlah perusahaan. Di antaranya PLTU Suralaya dan sejumlah perusahaan lainnya di Kota Cilegon.
Juru bicara Komisi IV, Dede Rohana mengungkapkan, menindaklanjuti hasil reses tahun 2020, masyarakat pesisir khususnya nelayan dan penggiat pariwisata meminta DPRD Banten menjembatani komunikasi dengan kalangan industri. Di mana nelayan membutuhkan pangkalan nelayan yang legal, sebagai lokasi sandar kapal bagi nelayan tradisional di Perairan Cilegon. Sementara penggiat pariwisata meminta disediakan tempat untuk berjualan.
“Kami datang ke PLTU Suralaya, sebab berdasarkan laporan Nelayan Rukun Suralaya telah ada pangkalan untuk nelayan tradisional di Perairan Cilegon,” kata Dede kepada wartawan, akhir pekan kemarin.
Ia melanjutkan, selama ini nelayan tradisional kesulitan menyandarkan perahunya di perairan Cilegon lantaran pemerintah daerah belum memfasilitasi lokasi sandar perahu nelayan tradisional.
“Pangkalan yang resmi belum ada, padahal pangkalan ini penting terutama ditengah cuaca ekstrem. Makanya kami mengapresiasi PLTU Suralaya yang inisiatif membuat pangkalan nelayan di perairan Cilegon,” tuturnya.
Dede yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Banten melanjutkan, berdasarkan hasil kunjungannya ke PLTU Suralaya, apa yang dilakukan pihak PLTU Jawa 9 dan 10 merupakan role model untuk dilakukan perusahaan lainnya di Kota Cilegon.
“Nelayan dan pedagang yang sebelumnya berada di kawasan Pantai Kelapa Tujuh terkena penggusuran akibat pembangunan PLTU 9 dan 10, namun pihak PLTU Suralaya merealokasi mereka. Nelayan dibuatkan pangkalan dan pedagang dibuatkan pusat UMKM di kawasan Masjid yang telah dibangun. Ini mestinya dilakukan juga oleh PT KS dan Pelindo, sehingga ada pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Dede juga mendorong agar PLTU Suralaya menyerap tenaga kerja lokal dan tidak melakukan PHK ditengah pandemi.
“Laporan dari manajemen, serapan tenaga kerja lokal mencapai 55 persen. Tapi karena pengangguran di Kota Cilegon tinggi, kami minta serapan tenaga kerja lokal mencapai 70 persen,” pungkasnya.
Senada, anggota Komisi IV lainnya, Ida Rosida mengungkapkan, ada kewajiban yang harus dilakukan perusahaan untuk ikut memulihkan ekonomi daerah di tengah pandemi, terutama perusahaan BUMN yang ada di Banten.
“PLTU Suralaya sudah cukup baik dalam memberdayakan masyarakat pesisir, ini mesti ditularkan perusahaan lainnya,” katanya.
Hadirnya Perda Zonasi Wilayah Pesisir, lanjut Ida, bukan hanya mengatur zona pertambangan, tapi juga zona industri. “Perda ini disahkan ditengah pandemi, diharapkan bisa membantu memulihkan perekonomian daerah termasuk meningkatkan daya beli masyarakat pesisir,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Ketua Nelayan Rukun Suralaya Rebudin mengaku bersyukur dengan adanya pembangunan pangkalan nelayan oleh PLTU Suralaya. “Dulu sebelum ada proyek pembangunan PLTU unit 9 dan 10, nelayan menyandarkan kapal seadanya saja. Ketika itu perahu nelayan ditempatkan di pesisir pantai saat itu pantai Kelapa Tujuh,” katanya
Ia berharap, PLTU Suralaya juga membantu perekonomian keluarga nelayan dan masyarakat pesisir. “Kami berharap, mega proyek yang berada di Suralaya, mampu menyerap tenaga lokal. Dengan demikian maka, perekonomiann masyarakat juga mengalami peningkatan, ditambah lagi musim pandemi corona ini, dirasa cukup sulit mendapatkan pekerjaan,” pintanya.
Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten, Eli Susianti mengaku pembangunan pangkalan nelayan belum dilakukan di semua daerah di Banten, sehingga pihaknya mengapresiasi bila ada perusahaan yang membangun secara mandiri sebagai bagian dari CSR. “Nanti saya cek dulu datanya, perairan Banten mana saja yang belum dibangun pangkalan nelayan tradisional,” ujarnya. (den/air)
