Dewan Evaluasi Kinerja Gubernur Banten

Perkuat Kinerja OPD

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah (dua dari kiri) bersama pimpinan alat kelengkapan Dewan saat melakukan rapat kerja bersama Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekda Ranta Soeharta dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemprov Banten, di ruang rapat gubernur, KP3B, Rabu (4/4).

SERANG – Kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim yang masih belum memenuhi ekspektasi publik mendapat catatan evaluasi DPRD Banten. Terlebih, kepemimpinannya sudah hampir satu tahun sejak dilantik pada 12 Mei 2017.

Ada beberapa masalah catatan evaluasi atas kinerja gubernur berkaitan dengan capaian kinerja yang belum memuaskan publik. Di antaranya, serapan anggaran triwulan I APBD Banten tahun anggaran 2018 yang hanya 12 persen dari target 15 persen. Selanjutnya, progres pembangunan prioritas seperti berobat gratis berbasis KTP-el, pendidikan gratis, pembangunan infrastruktur, dan penataan aparatur organisasi.

Evaluasi itu tidak hanya dilakukan pimpinan DPRD Banten. Seluruh unsur pimpinan fraksi dan komisi juga ikut dalam pertemuan yang berlangsung sekira tiga jam di ruang rapat gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (4/4).

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatulllah mengatakan, pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja Pemprov yang belum optimal. “Sebagai tindak lanjut rapat pimpinan, kita minta kepada Pak Gubernur untuk rapat konsultasi atas situasi dan kondisi secara keseluruhan terhadap konteks pembangunan,” ujarnya usai pertemuan.

Menurutnya, beberapa masalah yang disoroti berkaitan dengan realiasasi penyerapan anggaran yang hanya 12 persen atau kurang dari tiga persen target capaian. Isu rotasi yang disinyalir menjadi penyebab menurunnya kinerja dan proses lelang yang tak kunjung beres.

Asep mengatakan, catatan itu diberikan Dewan sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk segera membereskan masalah rotasi dan mutasi agar tidak menimbulkan kegaduhan. “Itu kita pertegas, ditindaklanjuti supaya tupoksi dari OPD segera leading,” serunya.

Dewan juga menyoroti masalah kinerja Pemprov yang hampir satu tahun berjalan. Kata Asep, DPRD yang memiliki fungsi pengawasan memberikan masukan agar ada langkah-langkah cepat. “Kalau kepala dinas yang kurang menangkap perintah gubernur, segera lakukan, ganti. Ketika hari ini ganti dan sore kurang layak, ganti lagi karena Pak Gubernur punya hak prerogatif itu,” serunya.

Formulasi program kesehatan gratis juga menjadi salah satu pokok bahasan pertemuan tersebut. Kata Asep, ini untuk mempertajam sekaligus melihat kesiapan Pemprov secara regulasi dan infrastrukturnya. “Tadi Pak Fitron sebagai Komisi V sudah memperkuat itu. Bahwa, apa pun niatan kita kalau infrastrukturnya tidak dipersiapkan dengan baik, juga akan menjadi kondisi yang kurang baik output-nya,” kata Asep.

Selain Asep, Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan pun menyampaikan evaluasinya terhadap kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim. Fitron menyoroti dua hal, yakni persoalan berobat gratis menggunakan KTP dan soal peningkatan pendidikan.

Dalam pertemuan tersebut, Fitron menyampaikan kekhawatirannya terkait program kesehatan gratis ini karena sampai saat ini belum mendengar formulasi pergub yang disampaikan Gubernur. “Review kesehatan gratis ini kita belum tindak lanjuti lagi dengan Dinkes ketika selesai melakukan pertemuan dengan pihak BPJS. Tapi, dari diskusi-diskui yang pernah kita bahas dengan Dinas Kesehatan, ada kekhawatiran saat mereka tidak bisa menyusun pergub. Ini sudah bulan keempat, menurut saya tidak ada solusi lain harus berintegrasi dengan BPJS. Filosofi dari UU JKN kita akan bergotong royong secara universal. Kemudian aturan hukum, kami khawatir kita tidak mencicil permasalahan di masa depan. Yang kami pertanyakan ke dinas, kalau berbasis KTP mereka akan lakukan proses faskes pertama di puskesmas siapa yang bayar tidak ada yang bisa jawab. Saya belum mendengar formulasi pergub yang disampaikan Pak Gubernur, ini yang menjadi kegamangan,” paparnya.

Kedua, jelas Fitron, terkait pendidikan terutama berkaitan dengan mekanisme pencairan bantuan operasional sekolah (BOS). Sebab, di beberapa sekolah di daerah ketika BOS telat dicairkan maka akan berdampak pada gaji guru honorer yang tidak bisa dibayarkan. “Saya mempertanyakan kenapa pencarian BOS harus serentak dilakukan. Kalau sekarang jawaban BOS lambat dicairkan jawabannya itu, besok rapat jawabannya itu, tidak ada pemimpin. Sekolah kan running jalan terus. Lalu kita akan seperti apa? Kita harus aware, masalahnya harus diselesaikan,” jelasnya.

“Maka, saya punya kesimpulan. Kalau kita ingin ideal, dengan mimpi-mimpi, cita-cita, janji politik, kita harus berpikir infrastruktur yang dibangun harus kompatibel. Saya khawatir mimpi-mimpi enggak kompatibel. Dinas enggak cekatan, infrastruktur lain tidak support, tapi mimpi kita harus jalan. Keran kita tidak akan mampu menampung mimpi-mimpi yang bagus ini. Selama ini kami enggak punya saluran seperti ini buat ngomong ke Pak Gubernur. Saya ingin janji politik, RPJMD kita sukses,” ungkap politikus Partai Golkar ini.

Gubernur Wahidin Halim yang didampingi Sekda Banten Ranta Soeharta mengaku, menyambut baik masukan yang diberikan DPRD Banten kepada dirinya. Kata dia, hal yang dibahas mulai dari soal capaian serapan anggaran, keberlanjutan Bank Banten, aset daerah, serta program yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan.

Ia mengatakan, catatan yang diberikan Dewan menjadi masukan yang cukup bagus tentang bagaimana kesehatan dibangun berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. “Semuanya jadi bahan masukan dalam rangka program pemerintah kaitan prioritas-prioritas pembangunan,” katanya.

“Dewan bilang perlu dioptimalkan soal penyerapan anggaran. Kita juga bilang penyerapan anggaran sekarang itu berkaitan Simral, rapat-rapat yang masih terbatas, dan saya kira memang triwulan I pengalaman waktu walikota itu biasa rendah karena mempersiapkan administrasi proyek dan sebagainya,” sambung pria yang akrab disapa WH ini.

Ia mengaku, program berobat gratis juga mendapat masukan. Masukan tersebut berkaitan dengan formulasi untuk memfasilitasi 2 juta masyarakat yang belum terkover BPJS untuk mendapat akses layanan kesehatan. “Dua juta orang ini belum dapat BPJS yang perlu kita pertimbangkan. Pertanyaan, 2 juta ini dibiayai dengan BPJS dengan nilai sekian atau kita akan kelola dengan pembayaran ketika sakit. Mereka (Dewan-red) juga memahami sambil memberikan masukan,” ujarnya.

Terkait dengan isu rotasi mutasi yang menyebabkan kegalauan pada perangkat OPD, WH mengaku sudah berkali-kali mengingatkan agar mereka bekerja sebagaimana tugasnya. “Dewan menangkap ada kegalauan, saya bilang tidak mengenal kegalauan. Kemarin rapat pimpinan diingatkan, ngapain galau, kalian PNS, kalian kepala OPD, kalian eselon II, III, IV, saya juga PNS dulu,” ujarnya.

Terkait progres pembangunan yang sedang dilakukan pihaknya, WH mengatakan, memang ada beberepa keterlambatan dalam penyiapan dokumen lelangnya. Namun, masalah tersebut sudah mulai dibereskan sehingga ke depan sudah siap. “Sekarang semua proyek harus mulai lelang yang lain kerja-kerja biasa saja, memang yang lain menganggarkan atau menargetkan pada triwulan ketiga keempat nanti,” katanya. (Supriyono/RBG)