Dewan Ingatkan Helldy-Sanuji, Harus Objektif dan Profesional Mereformasi Birokrasi

0
1492
PARIPURNA-Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Efendi saat menandatangani berita acara usul rapat paripurna usul pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Kamis (28/1). (FOTO: BAYU RADAR BANTEN)

CILEGON-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon terpilih Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta akan melakukan reformasi birokrasi di tahun pertama kepemimpinannya. Langkah awal pasangan ini mendapat respons dari DPRD Cilegon.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon Sihabudin Syibli menilai Helldy-Sanuji mempunyai hak untuk melakukan perombakan jabatan namun harus dengan izin dari pemerintah pusat.

Selain itu, bagi Sihabudin, yang paling penting adalah meminta masukan banyak pihak khususnya DPRD Kota Cilegon.

“Karena apa? Harus disadari Helldy baru, jangan sampai mendengar bisikan dari pihak yang punya kepentingan. Jangan-jangan dilatarbelakangi itu salah memilih orang,” ujar Sihab.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Demokrat (F-PD) DPRD Kota Cilegon itu menilai dalam melakuan reformasi birokrasi Helldy-Sanuji harus objektif. Jangan menggunakan kacamata kelompok yang mendukungnya pada Pilkada Desember 2020 lalu.

Politikus senior itu mengingatkan agar kepala daerah terpilih jangan terlalu berambisi dan sekadar mendengarkan masukan dari kelompok pendukung. Menurutnya, setelah menjadi walikota dan wakil walikota kebijakan keduanya harus profesional.

Menurutnya jika Helldy-Sanuji tidak meminta masukan kepada fraksi-fraksi lain selain PKS dan Berkarya rentan terjadi kekeliruan dalam pengisian jabatan.

“Ingat, jangan ada balas dendam, tapi untuk perubahan. Kalau memang bagus, tidak perlu lihat masa lalu kelompok siapa, objektif saja,” ujar Sihabudin.

Hal senada diutarakan anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Gerindra Faturohmi. Menurutnya, dalam perbaikan kinerja pemerintahan pihaknya mengingatkan agar Helldy-Sanuji berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan.

Menurutnya, jangan sampai keputusan itu diambil atas dasar tendensi subjektif dan kepentingan kelompok tertentu. “Jangan sampai dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sehingga tujuan walikota tidak tercapai,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon itu melanjutkan, mendukung rencana Helldy-Sanuji untuk melakukan penataan dalam struktur pemerintahan karena itu menentukan kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Pernyataan Sihabudin dan Faturohmi senada dengan pengamat politik Kota Cilegon Syaiful Bahri. Menurutnya, prinsipnya kepemimpinan Walikota Cilegon yang baru jangan menggunakan asumsi asal baru dan asal rombak.

Orang yang tepat untuk tempat yang tepat perlu menjadi pegangan Helldy-Sanuji dalam melakukan reformasi birokrasi.

“Ini pertaruhan karir dia di awal, kalau dinilai negatif oleh publik dan kalangan internal kepegawaian ini jadi preseden buruk,” ujar Syaiful. (bam/alt)