Dewan: Kades Memiliki Hak untuk Berpolitik

SERANG – Banyaknya kepala desa (kades) yang terlibat dalam struktur organisasi partai politik (parpol) menuai pro dan kontra. Sikap yang ditunjukkan jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru bertentangan dengan undang-undang. Mereka sepakat kades berpolitik dan menilai kades mempunyai hak dalam karir politiknya.

Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin yang menilai, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu direvisi. Menurutnya, undang-undang tersebut sudah tidak relevan. “Itu keliru (undang-undang-red). Kepala desa disamakan dengan lurah yang statusnya sebagai PNS (pegawai negeri sipil),” ujar politikus Golkar itu kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, kemarin.

Menurut Muhsinin, kades memiliki hak untuk berpolitik karena merupakan jabatan politik, yang ditunjuk langsung oleh rakyat. “Beda dengan lurah yang ditunjuk oleh walikota,” jelasnya.

Muhsinin pun tidak sepakat dengan pernyataan bahwa keterlibatan kades dalam struktur parpol dinilai dapat memengaruhi netralitas. Ia mengacu pada kepala daerah yang saat ini masih menduduki posisi petinggi partai. “Kalau seperti itu, sekalian saja kepala daerah juga tidak boleh (berpolitik-red). Pokoknya saya tetap ingin DPR RI meninjau ulang undang-undang itu,” harapnya.

Senada disampaikan anggota DPRD Kabupaten Serang Damami Muhriji. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 sudah mengebiri karir politik kades. “Lurah itu kan PNS. Sementara, kades punya kewenangan sendiri. Mereka dipilih masyarakat. Jabatannya politis,” ujar Damami yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kalumpang, Kecamatan Padarincang.

Menurut Damami, kades terlibat parpol menjadi kebutuhan karir politiknya. Ia juga mengaku, selama menjabat sebagai kades Kalumpang sudah bergabung dengan parpol. “Waktu itu saya sudah diminta untuk menjadi penggurus partai. Tapi, belum ada Undang-Undang Desa ini,” katanya.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Serang mengidentifikasi, sebanyak enam kades tercatat sebagai pengurus parpol. Selain kades, ada pula satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlibat pengurus parpol. Ketujuh perangkat desa itu tercatat sebagai anggota dan pengurus di lima parpol. Yaitu, di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Demokrat.

Kades Bukan Jabatan Politis

Lain anggota DPRD, lain pula halnya penyampaian dari pengamat politik di Banten Leo Agustino soal kades yang terlibat parpol. Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini menilai, kades yang terlibat parpol sudah melanggar secara yuridis dan etis. Menurut Leo, kades sudah semestinya tidak menjadi pengurus parpol. “Sudah jelas dalam undang-undang, sanksinya bisa sampai pemberhentian,” jelasnya melalui pesan WhatsApp.

Dijelaskan Leo, sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa ada delapan larangan untuk kades. Di antaranya, dilarang menjadi pengurus parpol, serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah. “Itu aturan yuridis yang dilanggar jika kepala desa menjadi pengurus parpol,” tegasnya.

Secara etis, lanjutnya, kades sepatutnya tidak berpihak pada parpol mana pun. Hal itu agar dapat melayani masyarakat secara netral dan independen. Jika kades menjadi pengurus parpol, dinilai akan terjadi perilaku yang tidak seimbang. “Terutama dalam konteks pilkada,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa di atas hukum dan undang-undang ada norma dan etika. Ia mencontohkan, murid menghormati guru dan anak menghormati orangtua yang tidak ada dalam undang-undang. “Tapi, itulah etika yang berlaku. Begitu pun profesi tertentu. Termasuk kades melanggar etika, harus legowo mundur meski tidak ada undang-undang yang dilanggar,” sarannya.

Leo berpendapat, dalam struktur administratif ketatanegaraan Indonesia jika kades bukanlah jabatan politis. Lain halnya presiden, menteri, kepala daerah, dan beberapa jabatan politis lainnya. “Tidak dengan kepala desa, aturannya berbeda,” pungkasnya. (Rozak/RBG)