Dewan Kembalikan Beras CSR

0
727 views

Takut Diperiksa KPK

SERANG – Sejumlah anggota DPRD Banten yang fraksinya bekerja sama dengan Forum CSR Banten, untuk menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat banyak yang mengembalikan bantuan. Pengembalian bantuan dilakukan lantaran timbul kekhawatiran melanggar hukum seperti yang diingatkan Korsupgah KPK terkait gratifikasi.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku tidak mengetahui fraksi mana saja yang bekerja sama dengan Forum CSR dalam menyalurkan beras corporate social responsibility (CSR) Bank bjb kepada masyarakat terdampak Covid-19.

“Saya tidak tahu fraksi mana saja yang bekerja sama dengan Forum CSR, apalagi anggota Dewan yang mengembalikan bantuan,” kata Andra, Selasa (26/5).

Ia menegaskan, lembaga yang dipimpinnya tidak pernah membahas, mengajukan atau menerima bantuan CSR perusahan dari Forum CSR Banten. “Terkait CSR bjb, mungkin dalam hal ini Forum CSR meminta bantuan kepada anggota DPRD yang bersedia menyalurkan CSR tersebut ke masyarakat, tapi tidak pernah bekerja sama dengan lembaga DPRD,” ungkapnya.

Selama ini, lanjut Andra, DPRD Banten telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 untuk membantu pemda dalam mempercepat penanganan corona di Banten. Pembentukan satgas menindaklanjuti intruksi DPR RI yang telah membentuk Satgas Lawan Covid-19 tingkat nasional.

Adapun tugas satgas di daerah, lanjut Andra, membantu pemda mempercepat penanganan Covid-19 di tiap kabupaten kota. “Satgas ini berfungsi sebagai jembatan untuk pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dari sisi penanganan kesehatan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, tugas utama Satgas yaitu untuk menyambungkan pengusaha lokal atau donatur lokal guna membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit atau puskesmas di kabupaten kota. “Pembentukan satgas ini tidak menggunakan anggaran dari DPRD, tetapi memakai anggaran iuran dari anggota Dewan untuk bantu menyumbang di dapilnya masing-masing,” urainya.

Politikus Gerindra itu memastikan, Satgas Lawan Covid-19 DPRD Banten tidak pernah meminta bantuan untuk mendistribusikan CSR bjb ke Forum CSR Banten. “Silakan konfirmasi langsung ke Forum CSR, siapa saja pihak yang telah minta bantuan untuk mendistribusikan CSR. Datanya pasti ada tuh,” tegas Andra.

Informasi yang dihimpun Radar Banten, dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Banten, tiga fraksi disebut-sebut telah bekerja sama dengan Forum CSR untuk menyalurkan bantuan beras bjb kepada masyarakat. Ketiga fraksi itu adalah PKB, PAN dan PKS.

Namun satu pekan jelang lebaran, bantuan beras yang disalurkan anggota dewan menuai polemik. Beberapa anggota dewan diisukan memilih mengembalikan bantuan tersebut ke Forum CSR, khawatir melanggar hukum.

Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mengatakan, niat baik sejumlah anggota dewan membantu menyalurkan bantuan beras dari Forum CSR kepada masyarakat, mendapat sorotan dari KPK. “Saya menerima laporan, banyak anggota dewan yang tadinya akan membantu menyalurkan bantuan beras tapi tidak jadi, karena khawatir melanggar hukum (gratifikasi),” ujarnya.

Politikus Demokrat ini menegaskan, tidak semua fraksi di DPRD bersedia membantu menyalurkan bantuan beras CSR. “Yang saya tahu, bantuan beras itu bukan untuk anggota Dewan. Tapi untuk diberikan kepada masyarakat yang didistribusikan oleh anggota dewan,” ungkapnya.

SEBELUM LEBARAN

Dihubungi terpisah,  Eli Mulyadi mengatakan,   pengembalian beras CSR dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriyah. Saat ini sudah tidak ada lagi anggota DPRD Banten yang menyalurkan beras CSR yang dikelolanya. Dia tak membantah, lokasi pengembalian beras dilakukan di daerah Kebon Jahe, Kota Serang, yang merupakan lokasi gudang perusahannya.

“20 Mei kalau tidak salah sebelum lebaran. Jadi klir, tidak ada teman-teman anggota yang mendistribusikan bantuan beras CSR. Daripada nanti polemik, tafsir yang berbeda-beda boleh atau tidak dan kita juga menghargai lembaga Dewan,” katanya.

Meski telah dikembalikan, kata dia, penyaluran beras CSR itu tetap dilakukan  melalui sejumlah lembaga hingga ormas. Eli menegaskan, mereka tidak bertindak sebagai penerima melainkan penyalur kepada masyarakat. “Kita salurkan kepada lembaga keagamaan, lembaga ormas, kelompok masyarakat, yayasan, pondok (pesantren). Itu juga kan bukan untuk mereka, hanya membantu mendistribusikan,” tutur mantan anggota DPRD Banten ini.

Sementara itu, Ketua Forum CSR Provinsi Banten Sunaryo mengatakan, tidak benar bila pihaknya menyalurkan bantuan berupa beras dari bjb ke DPRD Banten maupun partai. Menurutnya, bantuan CSR perusahaan yang diberikan kepada Forum CSR, disalurkan kepada masyarakat secara langsung atau melalui pihak ketiga yang bersedia mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Semua perusahaan di Banten menghadapi pandemi Covid-19 memberikan keperdulian membantu masyarakat terdampak kepada Forum CSR, dan kami yang mendistribusikan bantuan tersebut,” kata Sunaryo.

Terkait polemik sejumlah anggota DPRD Banten yang menerima bantuan CSR bjb, berupa beras dari Forum CSR, Sunaryo mengaku bukan atas nama lembaga DPRD. “Memang betul Forum CSR menyerahkan bantuan CSR ke sejumlah pihak termasuk anggota Dewan untuk membantu mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Tapi sifatnya hanya membantu mendistribusikan saja bukan penerima bantuan,” tegasnya.

Disinggung terkait adanya bantuan beras yang dikembalikan sejumlah anggota dewan, Sunaryo enggan menanggapi. “Silakan tanya ke panitia pendistribusian CSR,” pungkasnya. (den-bry/alt)