Dewan Minta Kinerja Disnakertrans Dievaluasi, Pemprov Upayakan Menekan

SERANG – Dua tahun berturut-turut, Provinsi Banten menjadi daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi secara nasional. Hal itu membuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten mendapat sorotan kalangan anggota Dewan.

Berdasarkan data Komisi V DPRD Banten, Disnakertrans Banten mendapat anggaran sebesar Rp86 miliar untuk mendukung program dan kegiatan Disnakertrans Banten tahun anggaran 2019. Namun tahun anggaran 2020, anggaran untuk Disnakertrans Banten dikurangi setengahnya. Berdasarkan hasil kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran untuk Disnakertrans dalam RAPBD 2020 hanya dialokasikan Rp42 miliar. Padahal usulan Gubernur sebesar Rp56,5 miliar.

Ketua DPRD Banten Andra Soni membenarkan ada pemangkasan anggaran untuk sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam RAPBD 2020. Pengurangan yang signifikan untuk Disnakertrans Banten. “Setelah pembahasan panjang dan komisi-komisi menyampaikan pandangannya. Ada beberapa OPD yang dikurangi anggarannya dalam RAPBD 2020,” kata Andra akhir pekan lalu.

Terkait pengurangan anggaran untuk Disnakertrans, Andra enggan mengaitkannya dengan hasil survei BPS Banten yang menyebutkan pengangguran di Banten tertinggi nasional tahun 2019. Menurutnya, soal jumlah pengangguran, memang faktanya Banten yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. “Kalau melihat data BPS, sebenarnya angka pengangguran terbuka di Banten mengalami penurunan dari tahun lalu 8,52 persen menjadi 8,11 persen. Namun ternyata penurunan di provinsi lain jauh lebih signifikan dibandingkan Banten,” ungkapnya.

Terkait pemangkasan anggaran Disnakertrans Banten, Andra mengaku hal itu sesuai nota Komisi V yang telah melakukan pembahasan rencana kerja tahun 2020 bersama Disnakertrans Banten. “Itu hasil pembahasan ditingkat komisi, kemudian dibahas di Banggar (Badan Anggaran DPRD Banten) dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan membenarkan terkait pemangkasan anggaran Disnakertrans Banten merupakan usulan Komisi V. Menurutnya, program Disnakertrans lebih banyak formalitas, anggaran tinggi tapi tidak fokus pada pengurangan angka pengangguran. “Program Disnakertrans banyak seremonial, dan selalu sama dari tahun ke tahun. Kita sudah bedah RKA (rencana kerja anggaran) Disnakertrans 2020 saat rakor (rapat koordinasi) dengan Komisi V, kami melihat perencanaannya di 2020 tidak ada terobosan,” ungkapnya.

Terkait pengangguran tertinggi di Banten, Fitron mengkritik kebijakan padat modal yang dilakukan oleh Pemprov Banten yang menyebabkan angka pengangguran sulit ditekan. Politikus Golkar ini menyebutkan, kebijakan pembangunan padat modal saat ini berpotensi menyulitkan pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran. “Dari awal sudah kami ingatkan, jika kebijakan pembangunan padat modal begini, maka konsekuensinya angka pengangguran pasti sulit ditekan secara maksimal,” tuturnya.

Fitron menegaskan, Komisi V sudah mengingatkan Disnakertrans agar meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota. Kalau Disnakertrans Banten lemah dalam hal koordinasi hasilnya tidak optimal dalam menekan pengangguran. “Saat ini Pemprov Banten tidak memainkan peran sebagai koordinator untuk koordinasi teknis dengan masing-masing kabupaten/kota,” tegasnya.

Terkait data BPS Banten, Fitron menilai, apa yang disampaikan merupakan data resmi yang menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah. “Jumlah pengangguran di Banten masih di atas 490 ribu orang, itu merupakan kartu kuning untuk beberapa tahun ke depan, meskipun untuk fakta hari ini menjadi kartu merah,” katanya.

Ia berharap, Pemprov Banten menjadikan data BPS Banten sebagai acuan dalam rangka menjalankan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. “Fakta hari ini tingkat lapangan kerja domestik tidak begitu menjanjikan, ini tugas kita semua mencarikan solusi secepatnya agar pengangguran tidak makin bertambah,” urai Fitron.

Kritikan tajam juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim. Menurutnya, Disnakertrans jangan hanya menyalahkan kabupaten/kota ketika jumlah pengangguran Banten tertinggi. “Disnaker provinsi harus meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota, sehingga program provinsi dan kabupaten/kota nyambung,” ujarnya.

Bila ke depan Disnakertrans Banten tidak memiliki terobosan baru untuk menekan jumlah pengangguran, seharusnya jangan hanya anggarannya yang dikurangi, tapi pejabatnya juga diganti. “Kalau kepala dinasnya tidak bisa bekerja, kita usulkan agar gubernur menggantinya,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar mengaku Pemprov Banten telah bekerja keras menekan angka pengangguran. Menurutnya, tingginya angka pengangguran di Banten yang dirilis BPS, bertolak belakang dengan angka kemiskinan. “Faktanya angka kemiskinan di Banten menurun tahun ini. Mestinya angka pengangguran yang tinggi identik dengan kemiskinan yang tinggi. Tapi faktanya kemiskinan menurun di Banten,” ujarnya.

Al mengaku, pihaknya akan meninjau metodologi dan waktu pelaksanaan survei yang dilakukan BPS. Hal itu untuk memastikan pada situasi apa survei dilakukan. “Waktu survei menentukan. Makanya kami akan segera koordinasi dengan BPS Banten,” tegasnya.

Menanggapi kritikan Dewan, Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi mengakui bila angka pengangguran di Banten masih cukup tinggi. Menurutnya, banyak hal yang menyebabkan angka pengangguran tinggi di Banten. Di antaranya akibat tingginya urbanisasi warga pendatang ke Banten. “Jadi banyaknya urbanisasi dari luar Banten itu mencari pekerjaan dan semua itu tak terserap, kemudian menambah jumlah pengangguran,” katanya.

Pemprov Banten, lanjut Alhamidi, tidak bisa mencegah tingginya urbanisasi ke Banten. Sebab, Undang-Undang sendiri tak melarang warga mengadu nasib di luar provinsi kelahirannya. “Sekarang data yang kita lihat 1,5 juta lebih yang bekerja, kalau data BPS 1,6 juta. Itu 70 persen dari luar Banten yang saat ini bekerja di Banten sektor formal,” ujarnya.

Selain urbanisasi, pengangguran tinggi diakibatkan kemarau panjang, sehingga petani tak bisa menggarap lahan. Mereka itu dikategorikan BPS sebagai pengangguran. “Itu juga berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran di Banten,” paparnya.

Berikutnya masih adanya praktik percaloan tenaga kerja yang turut andil menambah jumlah pengangguran. Percaloan ini biasanya melibatkan beberap oknum, seperti aparat desa setempat maupun dari sponsor. Pemprov sendiri sulit memberantasnya karena sampai saat ini belum pernah ada warga yang melapor. “Itu kan sebenarnya termasuk delik aduan. Karena kita belum pernah menemukan, saya sendiri berkoar-koar tolong coba buktikan. Itu enggak ada yang bisa membuktikan tapi itu terjadi praktiknya. Dimana pencari kerja harus setor Rp5 juta lebih untuk bisa mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.

Selama ini, untuk menekan angka pengangguran, Pemprov sudah mengeluarkan Pergub Nomor 9 Tahun 2018. Isinya mewajibkan perusahaan melaporkan lowongan kerja pemerintah. Namun lagi-lagi masalah tak selesai. Perusahaan di Banten masih banyak yang membandel enggan melaporkan lowongan kerja. Selain itu, Disnakertrans telah bekerja keras mengentaskan pengangguran dengan berbagai program, meskipun tugas Disnakertrans bukan untuk menyediakan lapangan kerja, tapi mempertemukan pencari kerja dengan penyedia kerja.

“Kami sudah bekerjasama dengan 15 ribu lebih perusahaan yang ada di Banten. Tapi persoalan pengangguran bukan hanya tanggungjawab Disnaker provinsi tapi juga kabupaten/kota. Di provinsi, juga ada 13 OPD yang memiliki tanggung jawab yang sama,” ungkapnya.

“Memang kalau survei per Agustus, pengangguran selalu bertambah. Sebab setiap tahun ajaran baru, ada lebih dari 70 ribu lulusan SMA/SMK yang mencari pekerjaan. Kami berharap laju pertumbuhan ekonomi di Banten bisa terus tumbuh hingga akhir tahun ini. Sebab ekonomi tumbuh satu persen saja, itu artinya ada 150 hingga 200 ribu lowongan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja,” sambung Alhamidi. (den-nna/air/ags)