SERPONG – Perjalanan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangsel Tahun 2016, memasuki fase akhir. Kemarin (15/2/2016), DPRD setempat menggelar rapat paripurna penyempurnaan Raperda APBD di Gedung Ifa, seperti dilansir Harian Radar Banten.

Dalam penyampaian yang dibacakan langsung Sekretaris DPRD Tangsel, Syamsudin menyiratkan, dewan mengirim sinyal buruk terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Tangsel. Dipaparkan kekhawatiran dewan bahwa SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran-red) APBD 2016 membengkak seperti tahun 2015 lalu, gara-gara banyak proyek yang tidak selesai dikerjakan.

Syamsudin membacakan catatan dari Pemprov Banten terkait revisi anggaran Raperda APBD Kota Tangsel 2016. Dalam paparannya, Raperda APBD tahun 2016 semula disetujui bersama sebesar Rp 3.310.393.775.405 setelah hasil evaluasi Pemprov Banten menjadi Rp 3.304.722.367.399, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 5.671.408.006.

Dalam Raperda persetujuan DPRD dianggarkan Silpa sebesar Rp 756.159.591.785, sedangkan saldo kas daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp 724.262.963.028 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 31. 896.628.757. (selebihnya lihat grafis-red)

Wakil Ketua III DPRD Kota Tangsel, Saleh Asnawi mengatakan pihaknya meminta Pemkot Tangsel dan jajaran tidak mengulangi SILPA besar tahun 2015 akibat tidak digunakan anggaran tersebut. “Saya minta SILPA tahun 2016, jangan seperti di tahun 2015. Silpa terjadi karena anggaran tidak digunakan. Tahun 2016, SILPA harus terjadi dari selisih pendapatan, itu baru bagus,” ucapnya.

Dilanjutkannya, eksekutif harus cepat merealisasikan, program kerja yang sudah dianggarkan. Sehingga alasan keterlambatan atau tidak cukup waktu, bukan menjadi alasan. “Kami minta realisasi secepatnya, sehingga masyarakat bisa merasakan pembangunan di Kota Tangsel,” terangnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Iwan Rahayu mengatakan pihaknya menekankan anggota, untuk melakukan pengawasan terhadap mitra dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Apa saja yang program yang berjalan dan belum berjalan di SKPD. Sekaligus setiap per triwulan diminta laporan kinerjanya,” sebutnya.

Dilanjutkannya, sehingga tidak harus menunggu rapat kordinasi. “Kami minta Pemkot untuk tidak berleha-leha dan serius dalam serapan anggaran,” tukasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Muhamad menyatakan pihaknya telah menginstruksikan kepala SKPD menyiapkan timetable agar pelaksanaan APBD 2016 tepat waktu. Juga, dilakukan penandatanganan pakta integritas dengan seluruh kepala SKPD. “Upaya tersebut, untuk memaksimalkan serapan anggaran di tahun 2016 ini,” tuturnya. (RB/mg-25/asp)