Dewan Pendidikan Banten Tak Dapat Dana Hibah

0
505 views
Pengurus Dewan Pendidikan periode 2018-2022, saat melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Banten, di ruang rapat Komisi V, Kamis (31/10).

SERANG – Dewan Pendidikan Provinsi Banten tidak mendapat alokasi dana hibah dari Pemprov Banten tahun anggaran 2019 dan 2020. Jangankan untuk melaksanakan program kerja, untuk membiayai sekretariat saja pengurus harus melakukan iuran.

Hal itu disampaikan Pengurus Dewan Pendidikan periode 2018-2022, saat melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Banten, di ruang rapat Komisi V, Kamis (31/10). Dewan Pendidikan diterima Wakil Ketua DPRD Banten yang juga Koordinator Komisi V M Nawa Said, Ketua Komisi V M Nizar, Wakil Ketua Yeremia Mendrofa, Sekretaris Fitron Nur Ikhsan, dan anggota Komisi V Furtasan Ali Yusuf.

Untuk menindaklanjuti aspirasi Dewan Pendidikan, Komisi V memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ketua Dewan Pendidikan Banten Dadang Setiawan mengungkapkan, sejak pengurus dikukuhkan 2018 lalu oleh Gubernur Banten, pihaknya langsung bekerja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. “Alhamdulillah akhir 2018 kami mendapatkan dana hibah sebesar Rp250 juta, namun dalam APBD 2019 dan Perubahan APBD 2019 kami tidak mendapatkan hibah dari Pemprov,” kata Dadang.

Ia menuturkan, sesuai amanat PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten/kota harus membentuk Dewan Pendidikan. Namun bila tidak mendapatkan dukungan anggaran, lembaga ini terancam tidak bisa menjalankan fungsinya.

“Kami minta Komisi V memberikan dukungan anggaran untuk Dewan Pendidikan tahun anggaran 2020, baik berupa dana hibah maupun kegiatan yang ada di Dindikbud,” ungkapnya.

Koordinator Komisi V DPRD Banten M Nawa Said mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami Dewan Pendidikan. Mestinya, lembaga yang dibentuk sesuai kebijakan pusat, mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah.

“Kita minta Dindikbud dan BPKAD mengurus hal teknisnya. Kalau aturannya memperbolehkan, Dewan Pendidikan harus diprioritaskan mendapatkan dana hibah,” katanya.

Terkait sekretariat Dewan Pendidikan, Nawa meminta Komisi V untuk mendukung anggarannya. “Kalau tidak bisa di APBD 2020, bisa diusulkan di Perubahan APBD 2020 mendatang,” urainya.

Plt Sekretaris Dindikbud Banten, Ujang Rafiudin membenarkan tahun anggaran 2019 Dewan Pendidikan tidak mendapat dana hibah. Namun pihaknya memfasilitasi kegiatan pelatihan peningkatan mutu tenaga kependidikan untuk dilaksanakan Dewan Pendidikan. “Anggarannya Rp200 juta, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan kegiatannya,” ujarnya. (Deni S)