Dewan Pengupahan Provinsi Terbelah Soal UMK

SERANG – Dewan Pengupahan Provinsi Banten berbeda pendapat terkait kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020. Hasilnya, besaran UMK yang diusulkan kepada Gubernur Banten tidak satu suara.

Berdasarkan hasil rapat pleno pembahasan UMK 2020, hanya UMK Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang yang disepakati mengalami kenaikan 8,51 persen sesuai PP 78/2015 tentang Pengupahan. Sementara UMK Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, sikap dewan pengupahan provinsi terbelah. (Perinciannya lihat tabel).

UMK Kabupaten Serang bahkan ada tiga opsi besaran angkanya. Pertama, rekomendasi kenaikan UMK sebesar 8,51 persen. Kedua, unsur serikat buruh meminta kenaikan 10,47 persen. Sementara unsur akademisi mendorong kenaikan 8,80 persen.

UMK Kota Cilegon ada dua rekomendasi, pertama kenaikan 8,51 persen. Kedua kenaikan di atas sembilan persen sesuai tuntutan serikat buruh. UMK Kabupaten Tangerang ada dua rekomendasi, pertama kenaikan 8,51 persen. Kedua kenaikan 11,90 persen sesuai tuntutan serikat buruh. UMK Kota Tangerang ada dua rekomendasi, pertama kenaikan 8,51 persen. Kedua kenaikan 12 persen sesuai tuntutan serikat buruh. UMK Kota Tangerang Selatan ada dua rekomendasi, pertama kenaikan 8,51 persen. Kedua kenaikan di atas 9 persen sesuai tuntutan serikat buruh.

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Alhamidi membenarkan rapat pleno penetapan besaran UMK 2020 tidak bulat untuk lima kabupaten/kota. Namun semua usulan besaran kenaikan yang berkembang dalam rapat diakomodir dan akan diserahkan kepada Gubernur Banten untuk diputuskan satu besaran UMK. “Rapat pleno sudah menyepakati rekomendasi besaran UMK 2020. Meskipun tidak bulat, semuanya tinggal menunggu keputusan Gubernur paling lambat 20 November mendatang,” kata Alhamidi kepada wartawan usai rapat pleno di Kantor Disnakertrans Banten, KP3B, Selasa (12/11) sore.

Dewan Pengupahan Provinsi, lanjut Alhamidi, tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Sebab sesuai aturan, penetapan UMK diputuskan oleh Gubernur Banten. “Kami hanya merekomendasikan, keputusan akhir ada di tangan Gubernur,” tegasnya.

Alhamidi yang juga menjabat Kepala Disnakertrans berharap, Gubernur dalam waktu dekat sudah mengambil keputusan dari semua rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengupahan Provinsi. “Besok (hari ini) rekomendasi Dewan Pengupahan diserahkan kepada Gubernur,” ungkapnya.

Apa pun nanti keputusan Gubernur, semua pihak harus menghormatinya. Sebab UMK 2020 berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. “Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar UMK 2020 sesuai keputusan Gubernur, Undang-Undang memperbolehkan perusahaan mengajukan penangguhan UMK 2020 mulai akhir November 2019,” tuturnya.

Pembahasan UMK merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Oleh karena itu, Alhamidi berharap unsur serikat buruh dan unsur pengusaha harus menghormati keputusan Gubernur. “Ini kan rutinitas tahunan, pembahasan UMK selalu dinamis di Banten,” ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur serikat buruh, Redi Darmana mengungkapkan, pembahasan UMK 2020 telah disepakati dengan sejumlah rekomendasi. “Kami tetap menolak kenaikan UMK 2020 mengacu PP 78/2015 atau 8,51 persen. Kami berharap Pak Gubernur mempertimbangkan aspirasi buruh,” harapnya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Provinsi Banten ini menambahkan, pihaknya akan menunggu keputusan Gubernur terkait besaran UMK 2020. “Bila aspirasi kami tidak dipertimbangkan oleh Gubernur, serikat buruh akan kembali melakukan unjuk rasa,” ancam Redi.

Sebelumnya, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten Ahmad Muhit mengatakan, pengusaha meskipun keberatan dengan kenaikan UMK sebesar 8,51 persen, tapi siap mematuhi keputusan pemerintah. “Sebenarnya pengusaha keberatan adanya kenaikan upah, tapi karena kenaikan itu sesuai PP 78/2015 kami tunduk dan patuh pada aturan,” ungkapnya. (den/air/ags)