SERANG – Akademisi Untirta Dahnil Anzar menilai, ada prilaku salah kaprah bila anggota legislatif (DPRD) ikut-ikutan dalam penetapan dan penempatan pejabat di eksekutif. GTidak ada fungsi legislatif ikut campur dalam penempatan jabatan di eksekutif.

“Prilaku seperti itu berpotensi abuse of power (penyelewengan kekuasaan) serta berpotensi besar muncul transaksi,” ungkap Dahnil Anzar via ponsel, kepada radarbanten.com, Kamis (29/1/2015).

Dikatakan Dahnil, Plt Gubernur Banten Rano Karno harus berani menolak campur tangan legislatif dalam penempatan pejabat. Legislatif bisa mengkoreksi bahkan interpelasi bila Plt Gubernur mengangkat mereka yang terindikasi cacat secara moral, “tetapi berbahaya bila mau melakukan intervensi menyampaikan atau menyodorkan nama pejabat yang sepenuhnya wewenang eksekutif dalam hal ini Gubernur,” kata Dahnil.

Diketahui, diberitakan sebelumnya, (27/1) Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengaku menerima banyak ‘titipan’ nama-nama calon pejabat eselon III dan IV Pemprov Banten. Dinas yang paling banyak menjadi tujuan usulan nama-nama calon pejabat tersebut salah satunya adalah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten. (Fauzan Dardiri)