Dewan Tolak Bahas APBD 2020, Anggota Fraksi PDIP Tinggalkan Sidang

SERANG – Rapat paripurna penyampaian nota pengantar Gubernur Banten mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan APBD Tahun Anggaran 2020 berlangsung panas. Rapat sempat diskor hingga 10 menit untuk memberikan kesempatan fraksi-fraksi melakukan lobi.

Pantauan Radar Banten, rapat paripurna yang diagendakan pukul 14.00 WIB molor hingga satu jam. Rapat baru dimulai pulul 15.00 WIB. Rapat paripurna yang dihadiri 45 anggota DPRD Banten periode 2014-2019 disaksikan langsung Gubernur Wahidin Halim, Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekda Banten Al Muktabar, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten serta unsur Forkopimda Provinsi Banten.

Awalnya, rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Gerindra Ali Zamroni berlangsung tertib dan lancar. Namun, Saat Ali menyampaikan agenda rapat paripurna tiba-tiba anggota Fraksi Golkar Suparman melakukan interupsi. Ia meminta pimpinan rapat bersikap tegas terhadap agenda rapat.

“Saya minta agenda rapat paripurna hari ini (kemarin-red) hanya membahas raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Sedangkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dibahas nanti oleh Dewan yang baru,” kata Suparman saat menyampaikan interupsi.

Suparman beralasan, masa bakti anggota DPRD Banten periode 2014-2019 segera berakhir sehingga tidak mungkin membahas dua raperda sekaligus dalam waktu kurang dari satu bulan. “Ini bahaya kalau dilanjutkan, saya minta hanya perubahan APBD 2019 saja yang kita bahas. Sedangkan APBD 2020 cukup disampaikan saja nota pengantarnya tapi pembahasannya ditunda,” tegas Suparman.

Belum sempat ditanggapi oleh pimpinan rapat, anggota DPRD Banten lain melakukan interupsi. “Interupsi pimpinan, saya Ishak Sidik anggota Fraksi PAN. Kami perlu menjelaskan bahwa tidak mungkin di akhir masa bakti anggota Dewan periode yang lama bisa menyelesaikan raperda APBD 2020. Jadi pembahasan raperda tahun anggaran 2020 diserahkan ke dewan yang baru saja,” tutur Ishak.

Menanggapi interupsi dari peserta rapat, Ali Zamroni menanggapi santai. “Ini baru disampaikan agenda rapat paripurna sesuai dengan keputusan rapat Bamus (badan musyawarah-red). Rapat paripurnanya belum saya buka. Kan nanti bisa disampaikan penolakan saat pemandangan umum fraksi-fraksi,” ujar Ali.

Jawaban Ali membuat suasana rapat memanas. Satu per satu anggota Dewan melakukan interupsi. Bahkan Fraksi Demokrat meminta pimpinan rapat menganulir keputusan Bamus DPRD Banten terkait agenda rapat tentang nota pengantar dua raperda. “Kami Fraksi Demokrat meminta rapat paripurna hanya mengagendakan penyampaian nota pengantar perubahan APBD 2019 saja. Keputusan Bamus bisa dianulir melalui rapat paripurna,” kata Ketua Fraksi Demokrat M Nawa Said.

Menanggapi penolakan dari Fraksi Golkar, PAN dan Demokrat, politikus PKS yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Banten Budi Prajogo juga melakukan interupsi. Ia menegaskan kapasitasnya sebagai perwakilan Badan Anggaran. “Alasan kenapa Bamus mengagendakan raperda APBD 2020 disampaikan hari ini (kemarin-red), sesuai dengan arahan Kemendagri saat banggar melakukan konsultasi,” ungkapnya.

Alasan Kemendagri, lanjut Budi, pembahasan APBD 2020 harus rampung akhir 2019  sehingga pembahasan dimulai oleh Dewan yang lama. “Kalau menunggu Dewan yang baru, khawatir Raperda APBD 2020 tidak rampung akhir tahun ini. Karena dewan baru pelantikannya saja belum ada yang tahu,” tegasnya.

Penjelasan Budi tidak membuat suara penolakan dari Fraksi Golkar, Demokrat, dan PAN menciut. Untuk menciptakan suasana yang kondusif, anggota Fraksi Gerindra Ade Hidayat mengusulkan rapat paripurna diskor 10 menit. “Kami minta rapat diskor dulu 10 menit, aga fraksi-fraksi melakukan lobi,” kata Ade.

Usulan Ade disetujui, sehingga rapat paripurna diskor. Selama masa skor, masing-masing fraksi akhirnya sepakat bila agenda rapat paripurna tetap sesuai dengan agenda awal. Hanya saja pembahasan Raperda APBD 2020 pembahasannya diserahkan kepada Dewan yang baru.

Rapat paripurna dilanjutkan meskipun sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan tampak meninggalkan ruang rapat paripurna. Sekretaris Fraksi PDIP, Mukhlis, belum dapat dihubungi. Saat dihubungi melalui telepon selelur, Mukhlis tidak merespons.

“Dua raperda disepakati untuk tetap disampaikan hari ini (kemarin-red), tapi khusus raperda APBD 2020 akan dibahas oleh Dewan periode berikutnya,” tegas Ali Zamroni. (den/alt/ags)