Dewan Tolak Deposito APBD Banten

Pemprov Tidak Pernah Koordinasi

SERANG – Komisi III DPRD Banten menolak rencana Pemprov Banten, untuk mendepositokan APBD Banten Tahun Anggaran 2020 ke bank umum. Menurut Wakil Ketua Komisi III Ade Hidayat, rencana tersebut tidak sejalan dengan semangat Pemprov Banten dalam mengembangkan Bank Pembangunan Daerah atau Bank Banten. “Secara aturan memang mendepositokan APBD ke bank umum diperbolehkan, tapi jangan lupa asas kepatutan mesti dikedepankan. Kami di Komisi III menilai Pemprov Banten sungguh terlalu bila mendepositokan APBD Banten 2020 selain di Bank Banten,” kata Ade kepada Radar Banten, Selasa (10/3).

Selama ini, lanjut Ade, Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak pernah berkoordinasi dengan Komisi III terkait rencana deposito APBD Banten di bank umum. “Belum pernah koordinasi, tiba-tiba Pemprov sudah menawarkan deposito ke bank umum,” tuturnya.

Politikus Gerindra ini juga menyoroti target bunga deposito yang ditetapkan Pemprov. Menurutnya, angka Rp55 miliar itu tidak sebanding dengan masa depan Bank Banten yang selama ini justru membutuhkan suntikan dana segar untuk menjalankan usahanya. “Ini maksudnya apa? Pemprov mau mencari keuntungan dengan mengorbankan bank milik sendiri. Apa memang Pemprov menilai keberadaan Bank Banten tidak penting,” sindirnya.

Ade menambahkan, sepanjang pengetahuannya, Pemprov Jawa Barat justru tidak pernah mendepositokan APBD-nya ke bank umum. Pemprov Jabar justru membesarkan bank pembangunan daerah-nya (bjb). “Nah ini kita justru melakukan sebaliknya, hanya karena mengejar keuntungan bunga deposito sebesar Rp55 miliar. Kalau memang sudah tidak percaya dengan Bank Banten, iya bubarkan saja sekalian,” paparnya.

Ade berharap, rencana Pemprov segera dibatalkan sehingga tidak menjadi persoalan baru dalam mengembangkan badan usaha milik daerah (BUMD). “Bagaimana pun juga, Bank Banten tanggung jawab kita bersama. Kalau Pemprov mendepositokan APBD ke bank umum, itu akan membuat publik semakin tidak percaya pada Bank Banten. Apa imbasnya? Bank kebanggaan masyarakat Banten itu terancam gulung tikar,” tegasnya.

Saat ini, Bank Banten justru perlu dikembangkan. Sakit dan sehatnya permodalan Bank Banten bergantung dari komitmen Pemprov, meskipun Bank Banten tidak langsung dikelola Pemprov melainkan oleh PT Banten Global Development (BGD). “Saya akan segera usulkan ke pimpinan, agar Komisi III segera memanggil Kepala BPKAD Banten selaku Bendahara Umum Daerah untuk mengklarifikasi rencana deposito APBD ini,” pungkas Ade.

Senada, anggota Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi pun menyampaikan keberatannya terkait rencana Pemprov. “Kami menyayangkan rencana itu, kenapa tidak ke Bank Banten saja. Kalau bicara tentang target bunga deposito sebesar Rp55 miliar, itu kan bisa dibicarakan dengan pihak Bank Banten,” ujarnya.

Politikus PKS ini juga menyayangkan keputusan Pemprov yang tidak dikomunikasikan terlebih dulu dengan DPRD. “Dewan juga bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Mestinya Pemprov koordinasi dulu sebelum melakukan penawaran deposito APBD. Ini malah jalan sendiri, dengan alasan untuk menambah pendapatan asli daerah,” tuturnya.

Kendati menolak rencana tersebut, Gembong mengaku pihaknya akan segera meminta klarifikasi ke BPKAD Banten. “Sekarang kami (anggota DPRD) masih kegiatan reses. Nanti akan kita panggil kepala BPKAD pekan depan (setelah reses),” tegasnya.

DELAPAN BANK

Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengaku ada delapan bank yang mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang deposito on call. Namun, pejabat hasil open bidding ini enggan membeberkan nama kedelapan bank itu.

Kata dia, setelah ada bank yang melakukan penawaran, tim penempatan deposito akan menentukan tiga bank yang memenuhi kriteria yaitu bank yang sehat, memberikan suku bunga yang kompetitif/besar, serta dijamin LPS. “Segera akan dilakukan,” ujarnya.

Terkait penolakan Komisi III, Rina menerangkan, Bank Banten juga termasuk bank yang diundang dan mengikuti rencana penempatan deposito. Ketika ditanya apakah Bank Banten masuk dalam delapan bank itu, ia tak membantah.

Hanya saja, penempatan deposito itu tidak bisa ditetapkan di Bank Banten lantaran diatur dalam Pergub tentang mekanisme penempatan deposito lewat penawaran kepada beberapa bank sentral/umum. (den-nna/air/ags)